Kontak Perkasa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut perubahan penyebutan pulau hasil reklamasi menjadi pantai adalah bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi DKI dalam hal penamaan.
Diketahui, Pemprov DKI akan mengubah Pulau C, D dan E hasil reklamasi menjadi Pantai Kita, Maju, dan Bersama. "Coba lihat wilayah lain di Jakarta, Ancol, itu reklamasi bukan? Reklamasi. Mutiara, reklamasi bukan? Reklamasi. Indah Kapuk, reklamasi bukan? Reklamasi," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6). Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Namanya apa semuanya? Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Ancol, sama semua. Apa bedanya dengan yang [Pulau C, D, E] ini? Sama kan," lanjut Anies. Menurut Anies, pemberian nama 'pantai' di pulau reklamasi sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penamaan pulau reklamasi. Karena itu, Anies berdalih tidak ada pelanggaran dalam perubahan nama itu. "Coba lihat wilayah lain di Jakarta, Ancol, itu reklamasi bukan? Reklamasi. Mutiara, reklamasi bukan? Reklamasi. Indah Kapuk, reklamasi bukan? Reklamasi," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6). "Namanya apa semuanya? Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Ancol, sama semua. Apa bedanya dengan yang [Pulau C, D, E] ini? Sama kan," lanjut Anies. Menurut Anies, pemberian nama 'pantai' di pulau reklamasi sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penamaan pulau reklamasi. Karena itu, Anies berdalih tidak ada pelanggaran dalam perubahan nama itu. Kontak Perkasa - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta operator jasa taksi online, seperti Gojek dan Grab, menyetop sementara pendaftaran atau rekrut mitra pengemudi. Hal ini juga sudah tertuang dalam pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa.
Pasal 9 aturan yang berlaku pada 18 Juni lalu itu menyebut bahwa Kemenhub mengatur soal rencana kebutuhan atau jumlah taksi online di suatu kabupaten dan kota di provinsi. Aturan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Kemenhub untuk mengevaluasi kebutuhan taksi online. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan peraturan itu perlu dilaksanakan oleh para operator taksi online bukan hanya karena sudah tertuang dalam aturan resmi. Namun, untuk membentuk ekosistem yang lebih baik melalui pengemudi-pengemudi yang sudah terdaftar. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Sebab, menurutnya, para pengemudi yang ada saat ini sudah diterapkan pemerintah sebagai patokan kuota awal bagi kehadiran para pengemudi taksi online. Lagipula, ia menilai kuota awal saat ini pun sudah cukup banyak. Belum lagi, ada sejumlah pengemudi yang sebenarnya sudah tidak aktif dan berstatus dibekukan izin operasinya. Menurutnya, bila operator ingin menambah supir taksi online bisa menggunakan ketersediaan kuota yang bisa diupayakan setelah memperjelas status para pengemudi. "Jangan menerima pendaftaran baru lagi sebelum cukup banyak juga yang diputuskan. Kan banyak yang di-suspend (bekukan) dan keluar. Yang berkurang ada, tapi nambah saya minta jangan dulu," tegas Budi di kantornya, Selasa (25/6). Lebih lanjut ia mengklaim pihak operator sejatinya menerima implementasi aturan itu. Sebab, itu juga merupakan usulan dari operator. "Mereka sudah melihat kok, kalau pendapatan pengemudi sudah berkurang. Dia berarti sudah tidak boleh nambah lagi," terang dia. Kendati begitu, Budi enggan memberi kepastian kapan pemberhentian proses pendaftaran pengemudi taksi online baru ini akan diberlakukan. Sebab, aturan ini sebenarnya hanya akan dilakukan di awal implementasi Permenhub 118/2018. Kontak Perkasa - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) yang ada di bawah Department of Homeland Security Amerika Serikat memperingatkan adanya peningkatan aktivitas serangan cyber dari hacker asal Iran, dan meminta perusahaan AS untuk berhati-hati atas aktivitas ini.
Menurut Badan Cyber AS itu, ada beberapa tipe serangan yang sering digunakan oleh hacker-hacker Iran tersebut. Seperti malware penghapus data, serangan credential stuffing, password spraying, dan spear phishing. Peringatan ini dikeluarkan oleh direktur CISA Christopher Krebs melalui kicauan di akun pribadinya. Peringatan ini dikeluarkan setelah muncul laporan yang menyebut adanya sejumlah serangan cyber terhadap target di AS dari hacker Iran, menyusul meningkatkan tensi antara AS dan Iran. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "CISA menyadari adanya peningkatkan aktivitas malicious cyber yang ditujukan ke industri dan badan pemerintahan di Amerika Serikat oleh aktor di rezim Iran dan proxi-nya. Kami akan terus bekerja dengan komunitas intelijen dan rekan keamanan cyber untuk memantau aktivitas cyber Iran, membagikan informasi, dan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menjaga AS dan sekutunya tetap aman," tulis Krebs. Perang yang terjadi secara diam-diam antara kedua negara ini diperkirakan akan terus berlanjut. Untuk itulah CISA memperingatkan perusahaan-perusahaan asal AS dengan memberitahukan metode-metode yang sering dipakai oleh hacker Iran. Seperti: Spear-phishing: Ini adalah metode andalan hacker Iran, dan sudah ada hacker Iran yang dijatuhi hukuman di AS karena penggunaan metode ini. Credential stuffing: Menggunakan kombinasi username dan password yang dibocorkan oleh pihak ketiga untuk mengakses akun tersebut di layanan lain. Password spraying: Metode ini adalah menjajal bermacam password standar (seperti 123456 atau qwerty dan sejenisnya) di berbagai username yang ada. Harapannya adalah bisa menjebol akun yang menggunakan password seadanya. Data wiper: malware yang bisa menghapus semua data di sistem yang berhasil disusupi. Tujuannya untuk menghindari adanya analisis forensik terhadap sebuah serangan. Malware penghapus data ini pernah digunakan hacker Iran pada 2012 lalu, ketika mereka menyusupkan malware Shamoon (DisTrack) ke sistem komputer milik perusahaan minyal Arab Saudi, yaitu Saudi Aramco, dan RasGas milik Qatar. Malware ini menghapus isi hard disk di jaringan kedua perusahaan itu yang memaksa mereka untuk menghentikan operasional perusahaannya untuk sementara yang menyebabkan kerugian besar. Laporan yang ada menyebut Shamoon menghapus isi hard disk di lebih dari 35 ribu komputer milik Saudi Aramco. Malware yang sama juga digunakan kembali pada 2016 dan 2018, saat itu targetnya adalah perusahaan minyak dan gas asal Italia yang aktif di Timur Tengah, demikian dikutip detikINET dari Zdnet, Senin (24/6/2019). Kontak Perkasa - RI dan Filipina menyepakati penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sementara, kesepakatan dengan Vietnam masih terus diupayakan demi mencegah terulangnya insiden kedua negara.
Persetujuan tercapai pada pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Rodrigo Duterte di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, pada Sabtu (22/6) malam. "Persetujuan ini cukup monumental karena disepakati oleh dua negara kepulauan terbesar," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Bangkok, Thailand, dikutip dari Antara. Ia mengatakan persetujuan tersebut menjadi contoh yang sangat baik dalam penyelesaian garis batas maritim secara damai, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS). Menurutnya, persetujuan ini menciptakan kepastian hukum tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara, mendorong peningkatan kerjasama kedua negara di sektor maritim sehingga memberikan kontribusi pada kemakmuran dan pembangunan ekonomi kedua negara dan kawasan yang lebih luas. Kedua pemimpin, katanya, mengharapkan Persetujuan ini berlaku efektif dalam tahun ini, setelah dilakukan pertukaran instrumen ratifikasi secara formal oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Perkembangan signifikan dan positif ini menunjukkan ikatan persahabatan dan kerjasama yang kuat antara Filipina dan Indonesia serta memberikan makna khusus bagi peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara pada tahun ini, kata dia. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi. Masih terkait dengan ZEE, Jokowi juga melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela-sela KTT ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6). Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi berharap permasalahan ZEE tersebut dapat diselesaikan segera karena kerap terjadi insiden di perbatasan laut kedua negara. "Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE," kata Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini. "Draf Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini," ujar dia. Sebelumnya, sejumlah insiden antara kapal otoritas Indonesia dengan nelayan ataupun kapal otoritas Vietnam terjadi di Laut Natuna. Misalnya, insiden penabrakan yang dilakukan oleh kapal Vietnam terhadap kapal TNI Angkatan Laut KRI Tjiptadi-381 di Natuna Utara, Sabtu (27/4), karena mengejar kapal pencuri ikan. ZEE merupakan batas wilayah negara yang diukur dari garis pantai pulau terluar sejauh 200 mil laut. Dalam wilayah itu, suatu negara berhak atas kekayaan alam di dalamnya. Kontak Perkasa - Telkomsel mengatakan perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak memengaruhi kebijakan untuk menentukan mitra vendor jaringan 5G di Indonesia.
Media Relation Manager Telkomsel Singue Kalitmaka mengatakan hingga saat ini pemerintah juga belum mengambil sikap dari perang dagang antara Amerika dan China. Perang dagang ini memasukkan Huawei Technologies Co Ltd ke dalam daftar hitam yang secara efektif melarang perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengan perusahaan China, pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia itu. "Saat ini belum ada pengaruhnya, pemerintah juga belum melarang penggunaan penyedia teknologi vendor-vendor tertentu. Intinya kami ikut saja dengan pemerintah. Kami bisnis seperti biasa," kata Singue usai konferensi pers dengan wartawan di daerah Gunawarman, Jakarta Selatan, Kamis (20/6). Singue menjelaskan pihaknya akan terus menggunakan vendor penyedia teknologi 5G selama vendor tersebut memenuhi regulasi, standarisasi, dan kebutuhan Telkomsel. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Jadi selama regulasi dari pemerintah memperbolehkan itu untuk untuk beroperasi di sini, ya kami bisa saja pakai," kata Singue. Di sisi lain, Singue berharap agar pemerintah bisa segera mengeluarkan regulasi standardisasi 5G. Standardisasi mencakup spesifikasi perangkat, dan alokasi penggunaan spektrum. "Sekarang semua operator ya menunggu itu (standardisasi), mana yang mau dipakai itu jadi standar kami yang akan dilempar ke vendor untuk memenuhi standar ini," kata Singue. Singue juga menjelaskan saat ini di Indonesia, penerapan 5G lebih masuk akal digunakan untuk perusahaan dari pada perorangan. Pasalnya bagi Singue, teknologi 5G sangat dibutuhkan oleh perusahaan menjelang era industri 4.0. "Lebih cocok di industri. IoT akan dipakai,mereka lebih butuh teknologinya. Lattency yang sekian lebih kecil.Maka mereka lebih butuh dibandingkan penggunaan perorangan," kata Singue. Kontak Perkasa - Pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) akan dilanjutkan. Setelah tersambung dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, MRT Jakarta akan disambungkan hingga Kota.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Syahbandar menjelaskan bahwa hingga kini pembangunan yang sudah berjalan ada di Monas untuk membuat stasiun. Untuk terowongan yang menyambungkan Bundaran HI ke Kota sendiri masih dilelang proyeknya, dan akan menemukan pemenang November nanti. "Yang sudah mulai dibangun itu stasiun di Monas, kemudian CV201 (proyek terowongan) Bundaran HI ke Harmoni itu sedang proses lelang. Dapat pemenangnya sekitar November langsung kontrak dan segera bangun," kata William di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (19/6/2019). "Di Monas sedang land clearance ya, dan kita sedang mulai penggalian," tambahnya. William juga menjamin bahwa nantinya pengerjaan proyek MRT Jakarta yang melewati area ring 1 alias area Istana Presiden dan Monas sudah mendapatkan izin dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). "Kita sudah komunikasikan dengan pemerintah pusat melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat dipimpin oleh Mensesneg, izinnya sudah kita dapatkan pembangunan di daerah Monas," kata William. Dia memastikan bahwa nantinya MRT Jakarta Fase II hingga Stasiun Kota akan selesai pengerjaannya 2024. Proyek ini sendiri menelan dana hingga Rp 22,5 triliun. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "Kalau sesuai rencana sampai Stasiun Kota bisa 2024. Nilai total kita siapkan anggarannya itu Rp 22,5 T, itu dana pinjaman lunak dari pemerintah Jepang lewat JICA," kata William. MRT Targetkan Dapat Pendapatan Rp 175 M Tahun Ini Di sisi lain, William mengatakan bahwa dengan komersialnya MRT Jakarta artinya pihaknya sudah bisa mendapatkan keuntungan. William sendiri menargetkan pihaknya dapat mengantongi Rp 175 miliar akhir tahun ini. "Pendapatan bagus proyeksinya target kita akhir tahun rencananya on target, targetnya itu penghasilan kita bisa dapat Rp 175 miliar dari tiket, ridership 60-80 ribu diperkirakan," kata William. Bukan hanya dari tiket saja, William juga mengatakan MRT Jakarta bisa mendapatkan pendapatan di luar tiket melalui penyewaan wilayah ritel di stasiun dan naming right stasiun. "Kita juga punya pendapatan lain non fairbox mulai dari ritel. Ada juga naming rights kaya yang di stasiun misalnya Lebak Bulus Grab, dan sebagainya," kata William. Pendapatan non tiket sendiri menurut William bisa ditargetkan Rp 94 miliar akhir tahun ini. Bahkan menurutnya bisa lebih. "Target Rp 94 miliar non fairbox, tapi kalau saya hitung kita bisa lebih dari itu lah akhir tahun ini apalagi ada naming rights baru Blok M BCA," kata William. Kontak Perkasa - Puluhan orang akan mengajukan gugatan (Citizen Law Suit/CLS) kepada sejumlah institusi pemerintah untuk menuntut pemenuhan hak menikmati udara bersih di Ibu Kota. Gugatan itu melibatkan 40 sampai 50 orang calon penggugat.
"Persiapannya bisa dikatakan sudah 90 persen. Karena ini melibatkan banyak orang, sekitar 40-50 calon penggugat," kata pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara di Jakarta, Selasa (18/6). Mereka tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota). Mereka akan melayangkan gugatan kepada tujuh tergugat, yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Penyampaian gugatan itu melibatkan lintas profesi, mulai dari pengemudi ojek, mahasiswa, peneliti, dosen, pengusaha, hingga advokat. Ayu menjelaskan persiapan untuk penyampaian gugatan saat ini sampai pada tahap melengkapi keperluan administrasi. Persiapan, menurut dia, sudah dilakukan secara matang, termasuk dengan mengadakan pertemuan berkala dengan para calon penggugat. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Ia tidak ingin keterlibatan warga dalam aksi itu sekadar formalitas. "Mereka nantinya bisa memberikan informasi yang lebih masif. Masyarakat menjadi berdaya, menjadi pintar, dan mencerdaskan," katanya. "Dari pembukaan pos pengaduan gugatan yang kami buka, ada 40 orang (calon penggugat). Kami seleksi lagi, yakinkan, apakah bersedia atau tidak? Jadi 37 orang. Kami seleksi lagi, jadi 28 orang," katanya. Ditambah dengan 20 orang dari berbagai latar belakang yang memiliki kesadaran lingkungan dan bersedia menyampaikan gugatan. Dia mengatakan, sementara ada 48 orang yang akan ikut mengajukan gugatan. "Yang pasti Juni ini, tidak akan sampai Juli 2019. Kendalanya teknis sekali, bagian kelengkapan administrasi calon penggugat. Mungkin minggu ketiga atau keempat Juni," kata Ayu mengenai rencana pengajuan gugatan. Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu membenarkan kualitas udara di Jakarta terus memburuk akibat polusi yang berasal dari berbagai sumber pencemar. "Selain transportasi, ada sumber-sumber lain potensi polusi udara. Misalnya, pembakaran sampah yang tertangkap citra satelit. Memang sudah bukan di wilayah Jakarta, tetapi asapnya bisa kemana-mana," katanya. Kontak Perkasa - Petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang sidang sengketa Pilpres 2019. Arus lalu lintas di depan gedung MK ditutup.
Pantauan detikcom, Selasa (18/6/2019), di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat, petugas mulai menutup arus lalu lintas yang mengarah ke Jl Medan Merdeka Barat. Petugas tampak memasang sejumlah cone. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Penutupan dilakukan mulai pukul 07.30 WIB. Para pengendara diimbau tidak melintas di Jl Medan Merdeka Barat. Terlihat kendaraan dari arah Jl MH Thamrin dan Jl Budi Kemuliaan yang hendak melintas ke Jl Medan Merdeka Barat diarahkan ke Jl Medan Merdeka Selatan. Penutupan arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka Barat dilakukan dari kedua arah, baik dari kawasan Istana Negara maupun dari Jl MH Thamrin. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda (Arjuna Wijaya)-Monas, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar. Petugas kepolisian pun tampak sibuk mengatur arus lalu lintas tersebut. Kontak Perkasa - Semakin dekat dengan gelaran Dieng Culture Festival (DCF), suhu udara di dataran tinggi Dieng kembali mencapai titik minus satu derajat celsius. Seperti apa kondisinya?
Rumput serta daun-daun di area kompleks Candi Arjuna pun membeku. Bahkan, plastik dan atap bangunan yang terbuat dari ijuk pun terlihat memutih karena embun es. "Kemunculan es di Dieng hari ini sudah ketiga kalinya selama tahun 2019. Memang tahun ini kemunculan embun es datang lebih awal," kata salah satu warga Desa Dieng Kulon, Hasta Priyandono saat dihubungi detikcom, Senin, (17/6/2019). Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Hanya saja luasan embun yang membeku masih si area Candi Arjuna yang berada di Desa Dieng Kulon. Diprediksi, embun es masih akan terjadi lagi di Dieng, mengingat puncak musim kemarau biasanya jatuh pada Bulan Agustus mendatang. "Sejauh ini masih di area candi, belum sampai ke kebun kentang milik warga. Jadi masih belum mengancam tanaman kentang milik warga," jelasnya. Sementara, gelaran DCF ke-10 tahun 2019 akan digelar pada awal Agustus 2019. Tepatnya, tanggal 2-4 Agustus. Salah satu event tahunan yang di dalamnya terdapat ritual adat pencukuran rambut gembel. Kontak Perkasa - Mahkamah Konstitusi menyiarkan langsung sidang sengketa Hasil Pemilihan Umum 2019 di Jakarta, Jumat (14/6) melalui saluran resmi Mahkamah Konstitusi di platform YouTube.
Pantauan CNNIndonesia.com hingga berita ini ditulis ada lebih dari seribu pengguna internet yang menyaksikan tayangan langsung sidang. Siaran langsung sidang bisa disaksikan melalui link https://www.youtube.com/watch?v=SDqWci_QGfg atau mengetikkan Mahkamah Konstitusi RI di kolom pencarian YouTube. Selain bisa menyaksikan siaran langsung, pengguna internet juga bisa berinteraksi lewat kolom komentar. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Sidang perdana sengketa Pilpres dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman. Di samping itu, ada sembilan majelis hakim konstitusi yang turut mengawal jalannya sidang. Jelang berlangsungnya sidang, aparat keamanan melakukan pengamanan empat lapis di sekitar Gedung MK. Pengalihan arus lalu lintas pun dilakukan untuk menjaga keamanan sidang. Sidang PHPU juga bisa disaksikan secara live streaming melalui CNNIndonesia.com |
About Us
Archives
February 2022
|