Kontak Perkasa - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.
Kira-kira berapakah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota yang sekarang berada di Jakarta, ke tempat lain, dalam hal ini ke luar Jawa? Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluar 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun. "Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS, " ucap Bambang di Jakarta, Senin (29/4/2019). Lahan seluas 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru. "Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS. Adapun jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi. Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta. Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah. "Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang. Pemerintah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah. Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu. Kontak Perkasa | Kapal Vietnam Tabrak Kapal TNI AL, Komisi I: Menlu Bisa Kirim Nota Protes4/29/2019
Kontak Perkasa - Kapal pengawas perikanan Vietnam sengaja menabrakkan diri ke KRI Tjiptadi-381 yang sedang patroli menangkap kapal illegal fishing di Natuna Utara. Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha berharap kejadian itu diselesaikan melalui jalur diplomasi.
"Segera diselesaikan melalui meja perundingan atau diplomasi," kata Satya Yudha saat dihubungi, Minggu (28/4/2019). Insiden itu dilaporkan terjadi di perairan Indonesia tepatnya di Laut Natuna Utara pada Sabtu (27/4) pukul 14.45 WIB. Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono mengatakan, pihak Vietnam juga mengklaim perairan tersebut adalah wilayah miliknya. Kembali kepada Satya Yudha, politisi Golkar itu mengatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bisa membuat nota protes kepada pemerintah Vietnam karena menyangkut batas wilayah negara. "Menlu bisa mengeluarkan nota protes, terlebih menyangkut batas-batas wilayah negara," tutur dia. Selain itu, ia menyebut insiden kejadian itu perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui masalah teknis atau kesengajaan. Sebab Vietnam dan Indonesia merupakan negara Asean yang ikut pengamanan perairan regional. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Harus kita investigasi bahwa tabrakan ini murni karena teknis atau kesengajaan. Vietnam dan Indonesia sesama anggota Asean dan ikut dalam pengamanan perairan regional. Apabila kapal vietnam tersebut masuk wilayah perairan indonesia maka perlu kita berkan tegoran," jelas Satya. Sebelumnya, viral video yang memperlihatkan KRI Tjiptadi-381, ditabrak oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, beredar di media sosial. Yudo Margono mengatakan kejadian bermula saat KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan Vietnam BD 979 yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. "Namun KIA tersebut dikawal oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam/Coast Guard Vietnam. Dan Kapal Coast Guard Vietnam berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum dan kedaulatan yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381 dengan memprovokasi melalui usaha mengganggu proses penegakan hukum dan kedaulatan dengan cara menumburkan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381," kata Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (28/4). Kapal pengawas perikanan Vietnam itu juga memprovokasi kapal TNI AL karena telah menangkap kapal Vietnam BD 979 yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Namun TNI AL tidak terpancing dengan provokasi kapal Vietnam itu. KRI Tjiptadi-381 menahan diri agar tidak terjadi ketegangan antara Indonesia dan Vietnam. Kontak Perkasa - Kehadiran jalan tol diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Minimal, untuk daerah yang berada di sekitar jalan tol tersebut.
Sebagai salah satu moda konektivitas, jalan tol memiliki peran penting guna mendorong percepatan arus barang dan jasa, serta manusia. Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Anis Anjayani berharap, pemerintahan baru mendatang dapat memberikan perhatian lebih terhadap kehadiran jalan tol. "Sebagai premis awal, diharapkan keberadaan jalan tol akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan jalan tol tersebut," kata Anis kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2019). Hal yang menjadi tantangan dalam pengusahaan jalan tol tak hanya berkutat pada proses pengoperasian semata. Tetapi juga mencakup perencanaan, pendanaan, pelaksanaan konstruksi hingga akhirnya pemeliharaan setelah ruas tersebut beroperasi. "Makin ke sini, ruas jalan tol yang akan dibangun semakin marjinal, sehingga diperlukan nafas yang lebih panjang," imbuh Anis. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Dengan kondisi tersebut, periode pengembalian investasi pun berpotensi menjadi lebih panjang. Untuk mengatasinya, diperlukan skema pembiayaan dengan tenor yang lebih panjang dari regulasi saat ini. "Dengan makin panjangnya payback period, tentunya diperlukan masa konsesi yang lebih panjang dari kebanyakan konsesi yang ada saat ini. Sebagai bench mark misalnya konsesi pelabuhan yang bisa mencapai 70 tahun," ujarnya. "Ataupun kalau masa konsesi dipertahankan, ada insentif lain yang bisa meningkatkan kelayakan dan secara langsung dapat menarik minat investor," imbuh Anis. Hutama Karya saat ini tengah mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun jaringan Tol Trans Sumatera yang terbentang mulai dari Aceh hingga Bakauheni sepanjang 2.700 kilometer. Proses pembangunannya pun telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2015 dan diharapkan selesai pada 2024. Beberapa ruas yang kini tengah dimulai konstruksinya yaitu Aceh-Sigli, Padang-Pekanbaru, Medan-Binjai, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Adapun sejumlah ruas juga telah beroperasi yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Kontak Perkasa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan keringanan alias diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) 50% untuk lahan kosong yang dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Kebijakan itu akan diterapkan mulai tahun ini. Namun tidak semua lokasi akan dikenai kebijakan itu.
Lokasi penerapan kebijakan ini ada di jalan protokol di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan HR Rasuna Said. "Ada banyak dan kalian bisa lihat secara jumlah mudah sekali diidentifikasi. Ini kita lakukan fase pertama kita fokus di Jalan Sudirman Thamrin kemudian MT Haryono lalu Gatot Subroto dan Rasuna Said itu adalah fase pertama," kata Anies usai memimpin apel di Lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019). Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Anies mengatakan lahan yang tidak dimanfaatkan PBB-nya akan dinaikkan hingga 200%. Namun dia akan memberi keringanan jika lahan tersebut dibuka. "Jadi mulai tahun 2019 bilamana mereka membangun maka mereka akan diberikan potongan 50%. Jadi dengan begitu kita ingin agar lebih banyak dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau," jelasnya. Anies mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Dia ingin lahan kosong bisa terpantau penggunannya dan bisa bermanfaat bagi warga. "Tujuannya bukan hanya RTH tapi juga tujuannya agar sebuah tempat bisa bermanfaat. Jangan menjadi tempat semak belukar tanaman liar, binatang liar, dan pemanfaatannya bisa macam-macam," jelasnya. Kontak Perkasa - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) meminta kepada setiap lembaga survei untuk menyajikan data pemungutan suara Pemilu 2019 yang telah terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini diperlukan sehingga tidak membuat kegaduhan di kalangan masyarakat.
"Imbauan kami, kami menyambut baik semua partisipasi masyarakat yang ingin menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, berpartisipasi memantau dan membantu Bawaslu semuanya harus dalam koordinator hukum," kata Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Semuel Abrijani Pangarepan di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/4). "Karena kalau menyajikan suatu informasi apalagi hasil Real Count harus terverifikasi [verifikasi KPU]. Jangan sampai menimbulkan suatu yang justru akan membuat keresahaan apalagi kalau diidentifikasi ada data-data palsu masuk membuat suasana jadi gaduh," sambungnya. Lebih lanjut kata Semuel, setiap lembaga survei yang membagikan informasi terkait Pemilu itu juga dibatasi oleh Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu ia sampaikan terkait pemblokiran situs Jurdil 2019 yang diduga melakukan tindakan yang menyalahgunakan Sertifikat Akreditasi Nomor 063/BAWASLU/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sertifikat tersebut hanya dapat digunakan oleh PT Prawedanet Aliansi Teknologi untuk tujuan pemantauan pemilu. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan Sertifikat Akreditasi Nomor 063/BAWASLU/IV/2019. Sertifikat itu hanya dapat digunakan untuk tujuan pemantauan Pemilu," kata Fritz. "Sedangkan melalukan hasil Quick Count merupakan kegiatan survei yang hanya boleh dilakukan oleh lembaga survei yang telah terdaftar di KPU," sambungnya. Bawaslu mengindikasi bahwa Jurdil 2019 bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon capres dan cawapres tertentu. Selain itu situs Jurdil 2019 dinilai melakukan kegiatan yang menganggu proses pelaksanaan Pemilu dan mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu. "Pada faktanya, PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan Quick Count dan mempublikasikan hasil tersebut melalui Bravo Radio dan situs www.jurdil2019.org dalam aplikasi maupun video tutorial di aplikasi Jurdil 2019, yang memuat gambar atau simbol pendukung relawan salah satu paslon," pungkas Fritz. Kontak Perkasa - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan dukacita atas meninggalnya sejumlah petugas KPPS dan aparat lainnya dalam Pemilu 2019. Bamsoet mengatakan perjuangan mereka dalam menegakkan demokrasi tidak sia-sia.
"Kita semua berdukacita atas meninggalnya puluhan petugas Pemilu 2019. Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2019). Dia mendorong pemerintah agar memberikan santunan kepada petugas KPPS dan Polri yang meninggal saat menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu. Bamsoet juga meminta pemerintah daerah membantu memberikan pengobatan gratis kepada para Petugas KPPS, Polri, dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas Pemilu. "Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan. Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang Pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya. Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu," kata dia. Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Bamsoet menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Ia berharap gelaran Pemilu di tahun-tahun mendatang terselenggara lebih baik. "Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya. Kita ingin agar penyelenggaraan Pemilu kedepannya berjalan lebih baik lagi, karena itu perbaikan sistem mutlak harus dilakukan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan," tutur Bamsoet. Diketahui, 91 orang meninggal dunia dan 374 orang sakit. Mereka tersebar di 19 provinsi. KPU akan bertemu dengan Kemenkeu membahas soal santunan untuk korban. Kontak Perkasa - Mundur beberapa tahun ke belakang, sepatu yang sudah kotor lazimnya dicuci sendiri oleh pemiliknya atau asisten rumah tangga. Masih sangat langka orang yang mengandalkan jasa cuci sepatu lantaran saat itu memang masih jarang.
Demikian pula masyarakat yang terpilih untuk memodifikasi atau custom sepatunya dengan gambar-gambar keren demi tampil beda. Beberapa tahun lalu belum ada bisnis yang menawarkan jasa tersebut. Namun kini, kedua bisnis sulap sepatu tersebut menjamur di mana-mana dan berlomba-lomba untuk menangkap konsumen. Bisnis yang seperti apa sih itu? Sebegitu menguntungkan kah? Salah satu jasa cuci sepatu adalah Shoes and Care. Layanan jasa cuci sepatu ini didirikan oleh Tirta Hudhi. Dia memulai bisnis tersebut sejak Oktober 2013 di Yogyakarta. Kala itu dia melakukan jasa cuci sepatu di emperan kost-kostan tempatnya tinggal. "Terus akhirnya banyak orang nitip-nitip, dari kost satu, ke kost yang lain di Yogyakarta," kata Tirta saat berbincang dengan detikFinance melalui sambungan telepon seperti ditulis Minggu (21/4/2019). Bisnisnya semakin laris manis pasca Gunung Kelud meletus pada Februari 2014. Dia juga merasakan ganasnya abu yang disemburkan Gunung Kelud. Sepatunya miliknya juga ikut kecipratan abu. Dari situ dia iseng-iseng memfoto sepatunya yang jadi korban semburan abu Gunung Kelud. Setelah itu dia mencucinya dengan bersih dan tak lupa difoto. Foto 'sulap' dari sepatu kotor tertutup abu vulkanik jadi bersih setelah dicuci itu dia unggah di media sosial. Tak disangka, unggahan itu viral, hingga banyak pelanggan berdatangan. Ada lagi yang tidak kalah unik, yaitu bisnis modifikasi sepatu atau beken disebut custom sepatu. Sama dengan cuci sepatu, bisnis menggambar sepatu ini juga dulu belum begitu dilirik. Salah satu yang membuka layanan custom sepatu adalah Never Too Lavish. Bisnis yang digeluti Never Too Lavish ini adalah custom sepatu. Jadi bisnis ini memberikan layanan bagi pemilik sepatu yang ingin membuat tampilan sepatunya lain dari yang lain, yaitu dengan digambar sesuai keinginan si pemilik. Never Too Lavish didirikan oleh Muhammad Haudy. Pada awalnya dengan tujuan mewadahi para seniman muda di Indonesia. Dia menyadari bahwa terkadang mereka tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan bakatnya di bidang seni, dalam hal ini gambar-menggambar. "Awalnya sih kita kepengen mengelola seniman-seniman muda yang ada di Indonesia aja sih. Lebih kepada seniman-seniman yang belum punya wadah untuk bekerja," ujarnya. Ada beragam faktor yang membuat bisnis di bidang jasa tersebut mampu tetap hidup hingga saat ini. Misalnya bisnis layanan cuci sepatu. Mungkin dulu bila sepatu sudah kelihatan buluk akan bernasib dikandangkan di gudang atau bahkan di buang. Namun saat ini harga sepatu bermerek sudah semakin mahal. Pada akhirnya pemilik sepatu merasa sayang bila sepatu yang sudah buluk disimpan di gudang atau dibuang untuk diganti yang baru. Itu lah yang diutarakan pemilik Shoes And Care Tirta Hudhi. "Sepatu sekarang harganya mahal kan. Sekarang sepatu Rp 2 jutaan. Bahkan ada sepatu luar, kayak beberapa sepatu Gucci sampai Rp 15-20 juta. Nah itu yang mengakibatkan jasa ini bisa bertahan sampai sekarang," katanya saat berbincang dengan detikFinance melalui sambungan telepon seperti ditulis Minggu (21/4/2019). Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Disamping itu, sekarang masyarakat sudah lebih tereduksi sehingga menyadari pentingnya menjaga kebersihan sepatu. Alhasil, lantaran malas membersihkan sendiri, mereka memilih membersihkan sepatunya lewat jasa cuci sepatu. Bisnis modifikasi sepatu alias custom sepatu juga tak kalah dari bisnis cuci sepatu. Hingga hari ini mereka masih eksis, walaupun jasa gambar-menggambar sepatu tidak bisa dikatakan murah. Pemilik usaha modifikasi sepatu, Never Too Lavish Muhammad Haudy menuturkan rahasia mengapa bisnis menggambar di sepatu bisa bertahan hingga kini. Tentu saja, kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini yang ingin kelihatan beda, atai bosan dengan yang begitu-begitu saja membuat jasa modifikasi sepatu ini bisa tetap eksis. "Karena mereka pengin beda dari yang lain ya. Mereka nggak mau barang yang mereka pakai sama," ujarnya. Bisnis cuci sepatu Shoes And Care misalnya, sang pemilik Tirta Hudhi menceritakan seperti apa keuntungan dari bisnis tersebut. Dia tak mau terang-terangan menyebut nominal omzetnya. Namun dia menyebut cuma butuh 6 sampai 14 bulan buat balik modal. Dia hanya memberi gambaran berapa banyak dalam sehari pelanggan yang datang untuk dicucikan sepatunya. Untuk biaya jasanya sendiri mulai dari Rp 30 ribu hingga Rp 120 ribu. "Intinya sehari bisa 10 sampai 15 sepatu. Tergantung sih kalau daerah kota atau apa," katanya saat berbincang dengan detikFinancemelalui sambungan telepon seperti ditulis Minggu (21/4/2019). Dia mengatakan saat ini sudah memiliki 35 gerai yang tersebar di sejumlah kota. Bisa dibayangkan, bisnis yang dia mulai sejak 2013, saat ini sudah terdapat 35 gerai. Artinya penghasilannya dari situ tidaklah sedikit. Sebanyak 35 gerai itu masing-masing luasnya 10 hingga 15 meter persegi. Bisnis modifikasi dengan menggambar sepatu juga laris manis saat ini di Indonesia. Salah satu yang berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari bisnis ini adalah Never Too Lavish yang didirikan oleh Muhammad Haudy. Dia juga tak mau menyebutkan nominal omzet per bulan. Dia hanya mengatakan dalam sebulan jumlah sepatu yang dilayani mencapai 50 sampai 60 item. "Untuk sepatu mungkin 50-60 sepatu (per bulan)," katanya. Tinggal dikalikan saja masing-masing modifikasi sepatu ditawarkan mulai dari Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta. Jika dihitung rate terendah yaitu Rp 3,5 juta lalu dikalikan 50 sepatu dalam sebulan, maka total penghasilan dalam sebuah adalah Rp 175 juta. Kontak Perkasa - Jangan sia-siakan hak suara kamu pada Pemilu Rabu 17 April, besok. Berbagai tawaran dan banjir diskon pun berdatangan bagi masyarakat yang bisa menunjukkan jari bertinta ungu setelah pencoblosan.
Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Salah satunya adalah promo diskon belanja, baik dari situs e-commerce maupun belanja offline. Situs atau tenant mana saja yang memberikan promo belanja pemilu? Berikut informasi yang dirangkum KOMPAS Lifestyle dari berbagai sumber: 1. Shopee Pengguna dapat menikmati Cashback hingga 199 Ribu dengan melakukan scan jari bertinta melalui Election Scanning Game pada 17 April 2019. Program bertajuk #2019PilihShopee ini berlangsung dari 1 hingga 17 April. Beberapa penawaran lainnya, seperti Pasti Gratis Ongkir minimal belanja 19RB, Pasti Cashback s/d 199RB, Pasti SERBA 10 RIBU, hingga hanya bayar 10 Ribu pengguna dapat kesempatan memenangkan hadiah pilihan. 2. Tokopedia Tokopedia menawarkan promo cashback yang bisa didapatkan melalui program KlingKing Fun pada tanggal 17 April 2019, dengan mengunggah foto kelingking dengan tinta ungu sebagai tanda partisipasi Pemilu 2019 di KlingKingFun.id. 3. Orami Situs belanja perlengkapan bayi orami.co.id juga mengadakan promo pemilu bertajuk 'Ibu Cerdas Memilih'. Berdasarkan informasi dari situsnya, Orami memberikan diskon belanja hingga 50 persen dan gratis ongkos kirim untuk sejumlah perlengkapan bayi. Mulai dari keperluan ibu dan anak seperti susu formula, popok bayi, mainan bayi, makanan bayi, peralatan bayi, pakaian bayi, stroller bayi dan lain sebagainya dari berbagai merk ternama. 4. Lazada Situs belanja online Lazada juga menawarkan promo khusus pemilu bertajuk 'Diskon Anti Golput'. Promo yang ditawarkan berupa diskon hingga 80 persen dan voucher Rp 50.000 untuk beragam keperluan, mulai dari elektronik, fesyen, produk perawatan kulit, dan lainnya. 5. Jakmall.com Promo pemilu bertajuk 'Pilpros' dari Jakmall.com menawarkan belanja gratis ongkos kirim tanpa minimum pembelian. Gunakan kode voucher “PESTAONGKIR” saat belanja di Jakmall.com tanggal 16 April 2019 untuk belanja online murah. 6. Sport Station Gerai perlengkapan olahraga Sport Station juga turut meramaikan momentum pemilu dengan memberikan promo extra diskon 10 persen untuk pembelian produk dengan diskon 40 persen atau extra diskon 20 persen untuk produk dengan diskon di atas 50 persen. Promo berlaku pada periode 15-21 April 2019 untuk berbagai koleksi sepatu, pakaian olahraga, hingga aksesori. 7. Hypermart Belanja kebutuhan harian di swalayan Hypermart memberi diskon beberapa item, seperti handuk sport dari Rp 49.900 jadi Rp 17.400, multicooker dari harga Rp 199.000 menjadi Rp 174.000, hingga promo beli satu gratis satu untuk pembelian Love Juice 1 liter dan es krim Magnum. 8. Alfamart Menunjukkan jari bertinta ungu pada 17 April 2019 di gerai Alfamart akan mendapatkan beragam potongan harga spesial untuk beberapa produk tertentu. Seperti Garuda kacang kulit, kacang sukro Dua Kelinci, Teh Botol, Pocari Sweat, dan lainnya. Kontak Perkasa | Agar Aturan Pajak E-commerce Bisa Jalan, Pemerintah Harus Penuhi Syarat Ini4/12/2019
Kontak Perkasa - Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia ( idEA) Ignatius Untung, mengungkapkan ada dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah supaya aturan pengenaan pajak bagi e-commerce bisa diterapkan.
Memang, kini Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce), sudah ditarik kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu. "PMK 210 diberlakukan boleh. Kita terima dengan dua syarat, kita bersedia dengan dua syarat," kata Untung di Jakarta, Kamis (11/4/2019). Dia menjelaskan, dua syarat itu terkait latar belakang pelaku atau pedagang yang memasarkan produknya di e-commerce. Salah satunya ialah mengenai besaran omzet yang diterima dalam setahunnya. Ini harus menjadi tolok ukur jika mau dikenakan pajak. "Ada pembatasan terhadap besaran omzet pedagang yang dipajaki. Jangan yang masih kecil sudah dimintai NPWP (kena pajak)," tuturnya. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Dia menuturkan, terkait besaran omzet pedagang yang akan dikenakan pajak, kini pemain marketplace dalam organisasi idEA sudah sepakat nilai harus lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahunnya. Jika belum melebihi itu maka tidak harus dikenakan biaya pajak. "Kalau di atas (omzet itu) boleh dikasih NPWP (pajak)," sebutnya. Ia menambahkan, syarat kedua adalah perlakuan yang sama terhadap semua platform e-commerce. PMK 210 jangan hanya khusus mengatur pajak di sektor marketplace, namun harus secara umum. Kebijakan demikian, imbuh Untung, lebih ideal menurut idEA jika nanti diterapkan. "Idealnya juga berlaku juga secara offline. Artinya, kalau online-nya jalan masa yang offline enggak jalan?" lanjut dia. Di sisi lain, Untung juga berharap aturan tersebut juga akan memajaki marketplace berbasis offline yang selama ini juga memasarakan produk dan merogoh untung dari usahanya. Sehingga, aturan ini berlaku bagi semua platform e-commerce dan berlaku adil. "Tapi sekarang pedagang-pedagan di ITC, Tanah Abang, apakah bayar pajak tanda tanya juga? Itu yang coba kita challenge. Kalau marketplace online bayar, marketplace offline juga harus bayar. Platform online yang lain seperti sosial media itu harusnya juga jalan," paparnya. Dikatakannya, soal besaran omzet dan pemberlakuan secara umum di atas belum diatur dan dijelaskan dalam PMK 210 sebelumnya. Sebab, jika pun aturan itu nanti berlaku harus mengatur soal cross platform agar tidak merugikan pedagang di ekosistem marketplace. "Yang kemarin berlaku hanya marketplace. Kalau itu diberlakukan nanti pegadang keluar dan lari. Pindah ke sosial media dan lain-lain, tidak menguntungkan buat marketplace," imbuhnya. Kendati demikian, idEA tidak menolak dan mempersoalkan terkait rencana pemerintah lewat aturan Menkeu mengenakan pajak. Akan tetapi, perlu pertimbangan dan tolok ukur yang jelas supaya tak merugikan industri e-commerce Tanah Air. Kontak Perkasa - PT MRT Jakarta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berdagang di stasiun mereka. Namun kesempatan untuk bisa menyewa lapak bagi pelaku UMKM hanya diberikan di lima stasiun mass rapid transit (MRT).
Stasiun itu adalah, Lebak Bulus Grab, Cipete, Haji Nawi, Blok A, dan Dukuh Atas BNI. Sekretaris Perusahaan MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin mengatakan total gerai yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM berjumlah 16 slot. Biaya sewa yang dikenakan untuk setiap lapak sebesar Rp1,3 juta per bulan. "Siapa yang akan mengisi sudah terpilih tapi belum dibuka, belum aktif sekarang," ucap Kamal, Rabu (10/4). MRT Jakarta masih mempersiapkan tempat yang nyaman bagi pelaku UMKM, seperti penyediaan air sampai listrik. Kamal memprediksi pelaku usaha baru bisa berjualan sekitar satu sampai dua bulan ke depan.. "UMKM nantinya akan berjualan produk-produk kerajinan, ada yang fesyen lalu makanan," terang dia. Selain UMKM, penumpang MRT juga akan dimanjakan dengan berbagai ritel modern di setiap stasiun, khususnya di Bundaran HI. Sejauh ini Kamal menyebut perusahaan sudah bekerja sama dengan 16 toko ritel yang beroperasi di delapan stasiun. "Ritelnya seperti mini market, kafe, lalu jual aksesoris, tempat potong rambut, dan farmasi," jelas Kamal. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Skema penyewaanya sendiri berbeda dengan UMKM. Kamal tak menyebut pasti berapa biaya yang harus digelontorkan bagi peritel untuk menjajakan barangnya di stasiun MRT. Hal yang pasti, sambungnya, kewajiban tak hanya soal biaya sewa per bulan. Peritel juga harus membagi keuntungannya dengan MRT tiap bulan. "Angka pastinya ada pada kontrak masing-masing kami dengan peritel. Tapi kami tidak bisa buka informasinya," ucap dia. Saat ini masih ada sekitar lima sampai 10 slot kosong bagi peritel yang ingin berjualan di stasiun MRT. Hanya saja, fasilitas seperti air dan listrik masih diproses oleh manajemen. |
About Us
Archives
February 2022
|