Kontak Perkasa - Kabar taksi online bebas ganjil genap masih gelap. Wacana itu masih dikaji Pemprov DKI.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang awalnya ingin taksi online kebal ganjil genap. Memang sejak diberlakukan sistem ganjil genap, hanya transportasi umum taksi yang bebas dari aturan ganjil genap. Dan, kini ingin diterapkan ke taksi berbasis aplikasi. "Kalau taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga, itu yang saya sampaikan equlity," katanya di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (11/8/2019) lalu. Pemprov DKI, melalui Dinas Perhubungan sudah melakukan komunikasi dengan pengelola taksi online. Saat itu wacananya yakni penandaan untuk taksi online agar kebal ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, dengan penandaan itu petugas kepolisian ataupun dari Dinas Perhubungan dapat membedakan taksi online dengan mobil pribadi. Penanda itu yang nantinya akan dipakai petugas untuk mengidentifikasi jenis kendaraan pada saat pemberlakuan sistem ganjil-genap. "Jadi dibicarakan untuk diberikan penandaan ya di mobilnya sehingga petugas di lapangan lebih mudah identifikasi," kata Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8). Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Hingga saat ini, pembahasan tersebut belum final. Kajian terus dilakukan sembari berkoordinasi dengan Kakorlantas. Eks Mendikbud itu mengatakan wacana penanda bebas ganjil-genap bagi taksi online masih dibahas. Anies ingin memastikan penerapan aturan ganjil-genap diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan. Anies juga memastikan aturan dapat diterapkan dengan adil. Maka itu Pemprov DKI akan mengikuti peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Menurut Anies, dalam Permenhub nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, belum ada aturan ganjil-genap. "Kalau nggak salah peraturan menteri 118 belum ada ganjil-genap, jadi masih dibahas," ujar Anies di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). Anies enggan menyebut kemungkinan bisa tidaknya penandaan bebas ganjil-genap untuk taksi online. Sebab, berkaitan dengan peraturan. "Belum tahu, karena bukan soal kemungkinan, tapi ini soal peraturan," tuturnya. Terpenting bagi Anies, penerapan ganjil genap agar masyarakat mau menggunakan kendaraan umum. Terlebih bagi masyarakat yang pekerjaannya tidak membutuhkan mobilitas. "Jadi berangkat pagi, bekerja di sebuah tempat, selesai sore lalu pulang. Jadi kendaraan hanya digunakan untuk menuju tempat kerja, itu mendorong agar bisa menggunakan kendaraan umum," sambungnya. Kontak Perkasa - Banyak rumor yang berembus setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru negara.
Tak hanya rumor adanya deal politik, pemerintah juga digoyang isu kongkalingkong dengan pihak swasta dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut. Lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kalimantan Timur ternyata masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota baru Indonesia. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Meski begitu, Edhy menegaskan, tidak ada persoalan dengan hal tersebut. "Saya sudah lihat polemik tentang lahan (Prabowo di Kaltim). Memang kita (Prabowo) punya lahan (di sana). Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga," kata Edhy. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik "Saya pikir kami tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota," katanya. Ia juga tidak merinci di mana tepatnya lahan milik Prabowo tersebut. Kemudian, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengungkap adanya deal politik di balik pemindahan ibu kota negara. " Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres," ujar Rupang, Selasa (27/8/2019). Rupang menyebut, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama. Kontak Perkasa - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memblokir akses internet di Papua. Dalam penjelasan yang disampaikan kepada Ombdusman RI, masih ditemukannya sebaran adu domba di internet jadi salah satu alasannya.
"Kita melihat memang masih ada serangan yang mencoba mengadu domba, ada banyak juga," kata Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan ketika ditanya perkembangan terkini di Papua, Rabu (28/8/2019). Meskipun dalam penuturan berikutnya, Semuel mengatakan masih ditutupnya jalan menuju dunia maya di Papua juga berdasarkan rekomendasi dari stakeholder lainnya. Pria yang akrab disapa Semmy ini belum bisa memastikan kapan akses internet di Bumi Cenderawasih tersebut akan dibuka lagi oleh pemerintah. Ia hanya mengatakan hal itu bisa dilakukan apabila situasi dinyatakan sudah kondusif. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik "Pasti karena kondisi di sana berdasarkan masukan dari instansi yang berwenang terhadap keamanan itu menyatakan kalau itu sudah kondusif," ucapnya. "Sampai saat ini masih, makanya akan saya laporkan ke pimpinan dan akan mengevaluasi bagaimana kondisi di sana," sambungnya. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ombudsman RI di Gedung Ombudsman, Jakarta, selama kurang lebih satu jam, Ombudsman meminta kepada Kominfo untuk mengevaluasi terkait kebijakan penutupan akses internet di Papua dan Pupua Barat yang berlangsung satu pekan lebih. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, pertemuan dengan Kominfo tidak hanya berkaitan dengan situasi di Papua, tetapi juga syarat-syarat seperti apa ketika pemerintah dapat melakukan pencegahan penyebaran berita bohong hingga provokasi dengan membatasi akses di internet. "Perlu dilakukan pembatasan akses internet itu evaluasinya bagaimana, kriteria penilaiannya dan juga transparansi serta akuntabilitas, pertanggungjawabannya," pungkas Alvin. Kontak Perkasa - Jalur kereta api dari Bogor menuju Bandung atau lintas selatan akan disambung. Namun, ada pekerjaan berat di mana salah satu ruasnya yakni Cipatat-Padalarang terdapat jalur curam dengan kemiringan sampai 42 derajat serta tanahnya tidak stabil.
Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dibuat semacam jalan pintas atau shortcut dari Cipatat menuju Cilame. "Kemudian dalam rangka tembus Bandung, dari Cipatat akan kita buat shortcut dari Cipatat sampai Cilame. Cilame stasiun yang dilewati Argo Parahiyangan sekarang. Kenapa nggak sampai Padalarang ke jalur eksisiting, karena dari Cipatat sampai Padalarang kalau lewat jalur eksisitig terlalu curam," kata Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Achyar Pasaribu dalam perjalanan meninjau operasi kereta Cianjur-Ciranjang, Jawa Barat, Senin (26/8/2019). Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Dia menuturkan, jalan pintas itu berupa jembatan dengan panjang kisaran 10 kilometer (km). Menurutnya, pembangunan ini bakal membutuhkan waktu yang lama. "(Jembatan) 10 kilometeran. Kita lebih baik bangun jembatan daripada kita jalan lurus tapi curam dan tanah labil, lebih selamat gitu. Nah ini yang lama ini," ungkapnya. Dia menuturkan, untuk membangun jembatan, studi kelayakan dilakukan pada tahun ini. Lalu, dilanjutkan pembuatan desain tahun 2020 dan pembebasan lahan di 2021. Soal lahan, dia menyebut hanya lahan kosong. Selanjutnya, konstruksi dimulai pada 2022. Jika tepat waktu, tahun 2023 atau 2024 jalur kereta dari Bogor ke Bandung bisa nyambung. Soal biaya pembangunan, Achyar belum bisa memaparkan lantaran masih dalam tahap studi. "Itu belum tahu saya biayanya, kan di-studi dulu," tutupnya. Kontak Perkasa - Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mempertanyakan apakah Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) adalah aturan tentang keamanan dan ketahanan siber atau malah aturan tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pasalnya Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan dari 77 pasal dalam RUU tersebut, 46 pasal mengatur soal (BSSN). "Lalu kami bertanya, ini sebenarnya akan menjadi RUU Kamtansiber atau RUU BSSN. Karena dari 77 pasal, 46 pasal mengatur BSSN. 60 persen itu mengatur BSSN, bukan mengatur yang seharusnya rancangan Kamsiber," kata Wahyudi di acara Diskusi Siber yang digelar Radio MNC Trijaya di Jakarta, Rabu (21/8). Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Wahyudi kemudian menjelaskan dalam RUU ini sama sekali tidak menyinggung terkait letak keamanan siber individu, perangkat, hingga jaringan. Ia membandingkan RUU tersebut dengan RUU Kamtansiber milik Estonia. RUU Kamtansiber Estonia mencakup sistem-sistem keamanan siber dengan jelas. "Itu yang tidak muncul dalam RUU ini. Misalnya sistem komputer, terkait perangkat komputer bekerja. Itu tidak didefinisikan dengan baik," ujarnya. RUU malah mengatur wewenang BSSN yang jelas-jelas tumpang tindih dengan wewenang yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya. Wahyudi mencontohkan wewenang terkait penapisan konten yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti yang telah tertuang dalam UU ITE. "Menjadi problematis, karena ada beberapa hal yang sudah diatur di UU seperti BIN, Pertahanan Negara, TNI, Polri," ujarnya. Kontak Perkasa - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan fakta di balik keinginannya mengenai pembayaran pajak semudah membeli pulsa.
Hal itu diungkapkannya pada saat meresmikan modul penerimaan negara generasi ketiga (MPN G3) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Sri Mulyani menceritakan pada saat liburan bersama keluarganya, sang suami yaitu Toni Sumartono tiba-tiba kehabisan pulsa telepon dan meminta anaknya untuk membelikannya. "Saya minta ke anak saya, ini benar istilah 'mamah minta pulsa, tapi ini 'ayah minta pulsa', baru sebentar itu transaksi sudah selesai," kata Sri Mulyani, Jakarta, Jumat (23/8/2019). Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Dirinya pun merasa heran dengan kecepatan anaknya membelikan pulsa untuk orang tuanya. Sebab, yang ada di pikirannya adalah membeli dengan mencari toko yang menjual pulsa. Namun, berkat perkembangan teknologi maka pembelian pulsa pun bisa menggunakan layanan perbankan yang sudah ada seperti mobile-banking (m-banking). "Karena saya menteri keuangan golongan kolonial, saya impress dong dengan kecepatan isi pulsa itu. Besoknya, saya instruksikan ke tim kementerian keuangan, 'Kok orang beli pulsa cepat banget?'," tegas Sri Mulyani. Dari kejadian itu, ide Sri Mulyani mengenai pembayaran pajak semudah membeli pulsa pun muncul. Bahkan, dirinya tidak hanya menginstruksikan Dirjen Pajak saja soal kecepatan dan kemudahan membayar pajak, hal itu juga berlaku sama untuk Ditjen Anggaran dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk membayarkan PNBP, bea dan cukai. "Makanya saya selalu jelaskan apa gunanya bayar pajak dan bisa tidak bayar pajak itu secepat bayar pulsa saja," katanya. "Saya instruksikan ke Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran. Pajak terima pajak, BC terima bea, cukai, PNBP, anggaran terima BLU, non pajak, royalti, hasil perpanjangan passport, dan lain-lain," sambungnya. Kontak Perkasa - Mobil dinas baru tak hanya disiapkan untuk Presiden dan Wakil Presiden periode masa jabatan 2019-2024. Pemerintah dikabarkan juga sedang menyiapkan mobil baru untuk para menteri.
Tercatat dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, deretan menteri negara/pejabat setingkat menteri akan mendapatkan mobil baru. Anggaran APBN 2019 sebesar ratusan miliar rupiah disiapkan untuk penyediaan kendaraan baru para menteri yang bakal membantu Jokowi. Ada 41 peserta yang mengikuti lelang untuk pengadaan barang bagi para menteri Jokowi. Namun hanya empat yang lolos secara administrasi dan tiga lolos teknis. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Astra International TBK TSO, PT Hadji Kalla, PT New Ratna motor, dan PT Agung Automall. Ketiga sisanya tidak lolos karena berbagai alasan seperti penawaran harga melebih Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan juga tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Kalau Jokowi diketahui bakal menunggangi mobil baru asal Jerman, belum diketahui kendaraan jenis apa yang akan menemani menteri Jokowi ketika bertugas nantinya. Yang jelas dari 41 peserta lelang, ada empat perusahaan dinyatakan lolos administrasi dan juga teknis. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Astra International TBK TSO, PT Hadji Kalla, PT New Ratna Motor, dan PT Agung Automall. Jika ditelisik, keempat perusahaan tersebut berada di bawah payung PT Toyota Astra Motor. Misalnya PT. Hadji Kalla merupakan salah satu dari founder dealer Toyota di Indonesia yang telah berdiri sejak 1969. PT. Hadji Kalla juga merupakan perusahaan milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memiliki jaringan terluas tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga PT New Ratna Motor lewat Nasmoco Group yang juga menaungi merek-merek mobil Toyota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu PT. Agung Automall yang juga merupakan main diler resmi Toyota di wilayah Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Bali. Namun terpilih menjadi pemenang lelang adalah PT Astra International TBK-TSO. Bisa jadi mobil menteri baru Jokowi nantinya menggunakan merek Toyota. Pihak Toyota hingga saat ini masih ogah memberikan komentarnya. "Untuk hal ini saya nggak bisa komentar dulu ya, mungkin baiknya dicek ke instansi pemerintah terkait," jelas Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy ketika dikonfirmasi detikcom, Rabu (21/8/2019). Menurut detikers mobil apa yang cocok untuk menteri? Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 152.540.300.000 untuk pengadaan mobil bagi menteri-menteri pembantu Presiden. Terpilih menjadi pemenang lelang adalah PT Astra International TBK TSO dengan nilai penawaran sebesar Rp 147.229.317.000. Selain mobil untuk menteri, pemerintah juga melakukan lelang untuk pengadaan kendaraan SUV bermesin 4.000cc. Tercantum dalam Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan telah selesai mengadakan lelang dengan metode pengadaan e-Lelang Umum untuk sebuah kendaraan SUV berkapasitas di atas 4.000cc. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Anggaran Rp 2.335.000.000 bakal mengucur untuk pengadaan SUV bongsor tersebut. Pelelangan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara satuan kerja Istana Kepresidenan. Tak dijelaskan pengadaan SUV bongsor ini akan disediakan untuk siapa. Tercatat sebagai pemenang yakni PT Astra International TBK TSO dengan penawaran sebesar Rp 2.341.999.999. Toyota Crown Saloon G masih setia menemani para pembantu presiden hingga saat ini. Sama halnya dengan mobil berpelat 'RI 1' itu rupanya belum berganti sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014. Di era kepemimpinan SBY, merupakan kali pertama para menteri pembantu presiden menggunakan mobil Jepang. Sebelumnya, pada zaman Soeharto para menteri menggunakan mobil Eropa asal Swedia Volvo sebagai kendaraan dinasnya. Pemilihan mobil Jepang tepatnya Toyota sebagai kendaraan dinas menteri bermula sejak SBY dan Jusuf Kalla mengobrol soal mobil dinas para menteri usai pembentukan kabinet. Dalam buku Solusi JK (2009), JK menyarankan SBY agar pengurusan mobil para menteri diserahkan kepada JK. JK merasa jika masih menggunakan merek Volvo harganya terlampau mahal. Dia kemudian menghubungi Presdir PT Toyota-Astra Motor saat itu Johnny Darmawan dan memintanya untuk menemuinya. JK bertanya, sedan Toyota apa yang populer dan kualitas andal saat itu. Kelas menengah, tidak terlalu mewah. Jawaban Johnny saat itu jelas: Camry. Mobil ini nyaman dan tidak terlampau mahal untuk ukuran kelas menengah. Harganya saat itu sekitar Rp 425 juta per unit. Hingga akhirnya saat itu terpilihlah Camry menjadi kendaraan dinas menteri. JK memang akrab dengan merek Toyota. Keluarga JK diketahui menaungi diler terbesar Toyota di bawah PT Hadji Kalla. PT. Hadji Kalla telah menjadi main diler Toyota sejak tahun 1969. Hadji Kalla juga memiliki jaringan terluas dengan dealers yang tersebar di 4 Provinsi di Sulawesi diantaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dan tersebar di 28 Outlet di berbagai kota dan kabupaten. Camry tak lama menemani para menteri sebagai kendaraan dinas. Saat SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, para menteri dan pejabat setingkat mendapat mobil baru yang setingkat lebih mewah dari Camry yaitu Toyota Crown Royal Saloon G. Toyota Crown Saloon G masih betah menemani para menteri hingga era kepemimpinan Jokowi saat ini. Sempat muncul wacana untuk mengganti Toyota Crown Royal Saloon dengan Mercedes-Benz E Class namun hal itu dibatalkan karena menuai polemik. Kini kabarnya para menteri bakal menggunakan mobil baru. Anggaran sebesar Rp 152 miliar telah disiapkan untuk kendaraan dinas para menteri Jokowi. Namun tak diketahui mobil apa yang bakal terpilih menjadi kendaraan dinas menteri masa jabatan 2019-2024. Biasanya kendaraan menteri merupakan mobil sedan kelas menengah ke atas. Tapi hal itu tak diterapkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Duterte yang terpilih sejak tahun 2016 melarang para menteri di bawahnya untuk menggunakan mobil mewah sebagai kendaraan dinas. Duterte bahkan memerintahkan agar menteri di bawah kabinetnya menggunakan Low MPV terlaris di Tanah Air, Toyota Avanza sebagai kendaraan dinas. Duterte sengaja melakukan itu demi menghemat anggaran pemerintah Filipina karena harga Avanza dianggap murah. "Duterte ingin Avanza karena itu yang termurah," jelas Rep Pantaleon Alvarez yang menjadi juru bicara Duterte dikutip dari media setempat Inquirer pada 2016 lalu. Sebagai informasi, Avanza yang dijual di Filipina didatangkan langsung dari Indonesia dan diekspor oleh PT Astra Daihatsu Motor. Dalam data distribusi ekspor Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), PT ADM tak pernah absen mengirim Avanza ke Filipina setiap bulannya. Untuk tahun ini saja pada periode Januari hingga Juni 2019 sudah 3.646 unit Avanza dikirim ke Filipina. Avanza memang bukanlah mobil mewah. Di Indonesia, Avanza dijuluki sebagai mobil sejuta umat lantaran tak pernah absen menjadi yang terlaris selama 15 tahun kiprahnya. Kontak Perkasa - Operator seluler Smartfren mengatakan teknologi jaringan telekomunikasi 5G tidak akan menggantikan teknologi terdahulu seperti 4G, 3G, ataupun 2G. 5G justru akan menjadi pelengkap bagi ketiga teknologi jaringan yang sudah ada sebelumnya.
VP technology relations & special project Smartfren, Munir Syahda Prabowo mengatakan 5G memiliki karakteristik dan pasar khusus. Menurutnya tidak mungkin jaringan yang menawarkan kecepatan 10 kali lipat lebih cepat dari 4G hanya digunakan untuk mengakses WhatsApp dan YouTube. "Jangan sampai 5G berpikir ini akan menggantikan 4G. Tapi pelengkap akan berbarengan. Untuk pelanggan yang sifatnya perangkat pasti sifatnya masih akan menggunakan 4G," ungkap Munir usai uji coba jaringan 5G di PT Smart, Tbk. Refinery di Marunda, Jakarta Utara, Senin (19/8). Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Munir mengatakan jaringan 5G saat ini akan sangat berfungsi untuk proses operasional pabrik. Proses pabrik di era industri 4.0 telah menggunakan berbagai perangkat otomasi dalam proses bisnis yang mengandalkan jaringan 5G. "Untuk saat ini perangkat 5G masih dikhususkan kepada terminal untuk melakukan kontrol dari otomasi. Jadi bukan langsung pengguna, tapi kepada terminal yang bisa kita pakai untuk kontrol," terangnya. Munir mengatakan di masa depan pasti 5G akan digunakan secara masif oleh para pengguna, tak hanya untuk industri. Akan tetapi ia tidak tahu kapan 5G akan digunakan oleh masyarakat. Pasalnya, untuk kebutuhan video streaming atau menerima notifikasi pesan instan masih mengandalkan jaringan 4G. "Tapi kapan tibanya itu kan tergantung kebutuhan tapi untuk saat ini end user belum butuh kecepatan yang sangat besar. Untuk 4G aja kita masih cukup untuk hanya video, untuk hanya apalagi hanya chatting atau browsing, tidak perlu," katanya. Kontak Perkasa - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen kereta PT INKA (Persero) melebarkan sayap mencari pasar baru. Tak tanggung-tanggung, perusahaan pelat merah ini membidik Afrika.
Beberapa negara Afrika telah memberikan sinyal positif agar BUMN Indonesia bisa masuk. Negara itu antara lain Angola dan Madagaskar. Manajemen INKA menyatakan, pada dasarnya negara-negara di Afrika membutuhkan kereta. Namun, ada sejumlah tantangan. INKA sedang mengincar pasar Afrika. Perseroan saat ini tengah berupaya mencapai kesepakatan kontrak dalam gelaran Indonesia-Africa Infrastructure Forum Dialogue (IAID) yang digelar di Bali pada 20-21 Agustus 2019. Direktur Utama INKA Budi Noviantoro menjelaskan, pada dasarnya negara-negara Afrika membutuhkan infrastruktur kereta api, tapi negara-negara tersebut sulit melakukan beli putus. "Afrika itu setelah ada Indonesia Afrika forum, saya datang ke sana cuma saya sendirian, saya ke Kamerun, ke Senegal, ke Mali. Kata kunci mereka butuh untuk sarana angkutan kereta api. Tapi, mohon maaf ya, situasi negaranya tak mungkin beli cash, beli putus kira-kira," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (19/8/2019). Dia bilang, INKA akan bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), dan Indonesia Eximbank akan mencoba masuk dengan mengatasi persoalan tersebut. Kemungkinan, untuk masuk ke Afrika akan menggunakan skema build operate transfer (BOT). Artinya, perusahaan tidak menjual barang ke Afrika tapi investasi di sana "Untuk Afrika, kita bentuk WIKA, Len dan INKA saat ini, ya masih berkembang, tapi di-support Eximbank. Tapi tidak menutup kemungkinan PT Timah masuk, tergantung situasi," ujarnya. NKA berencana masuk ke Madagaskar. Tidak sendiri, INKA bersama beberapa BUMN lain yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Len Industri, dan Indonesia Eximbank. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Budi Noviantoro mengatakan, investasi BUMN yang akan masuk Madagaskar ialah US$ 350 juta atau setara Rp 4,9 triliun (kurs Rp 14.000). "Investasi kira-kira nih US$ 350 juta," katanya. Dalam investasi ini, INKA akan menyediakan sarana kereta api. Adapun skema yang dipakai ialah build operate transfer (BOT). "Build operation and transfer (BOT) misal kotrak investasi katakan X saya minta 30 tahun, setelah 30 tahun serahkan pemerintah," terangnya. Di Madagaskar, INKA mengincar angkutan tambang, di mana biaya angkut tambang di sana saat ini sebesar US$ 50 per ton. INKA akan mendapat pengembalian investasi dari pengangkutan ini, dan berniat mengangkut dengan biaya yang lebih rendah yakni US$ 46 ton. "Kita juga minta paling tidak US$ 46 tarifnya agak murah dikitlah per ton. Target kita 2 juta (ton) aja setahun," ungkapnya. Dari total investasi, INKA akan mengambil porsi sekitar Rp 800 miliar. Sisanya, merupakan bagian WIKA, Len dan Eximbank. "US$ 350 juta, untuk BUMN digotong Exim segala macam, yang bangun uangnya dari Exim, bangun dari WIKA, sinyalnya Len, yang ngasih sarana kita (INKA)," tutupnya. Selain Madagaskar, negara Afrika lain yang berminat ialah Angola. Budi Noviantoro mengatakan, saat ini telah terjadi komunikasi yang intens agar pembelian kereta ini bisa terealisasi. "Angola intens ini Pak Dubesnya, dia pengin beli 10 kereta seperti KRL Jabodetebek. Satu trainset 3 kereta sebetulnya, ini nanti besok kita tidak lanjuti, termasuk minta bantu men-setup workshop dia yang baru tapi tidak operasi," kata Budi. Dia menuturkan, Angola menginginkan kereta INKA bisa rampung Mei 2020. Itu merupakan hal yang sulit bagi INKA karena pembuatan kereta paling tidak memakan waktu 18 bulan. "Cuma pertanyaannya, dia minta satu trainset Mei 2020 selesai, ya nggak mungkin, buat kereta berpenggerak paling cepat 18 bulan. Tambah perjalanan 1 bulan. Ini diskusi buat Pak Dubes," jelasnya. Dia menuturkan, banyak negara Afrika membutuhkan kereta. Namun, karena banyak faktor, pembelian tidak bisa dilakukan. Menurutnya, untuk mengatasi ini maka INKA bersama BUMN lain menawarkan skema build operate transfer (BOT). Artinya, perusahaan tidak langsung menjual barang ke Afrika tapi investasi di sana. Khusus Angola, kemungkinan yang terjadi ialah beli putus. "Begini prinsipnya, kalau punya komoditas barang yang banyak masuk, mungkin skema BOT, tapi kalau dia punya uang jual putus, sarana saja. Angola kayaknya punya dana, beli putus," tutupnya. Kontak Perkasa - Agritech startup TaniGroup yang menaungi e-commerce platform pertanian TaniHub dan penyedia layanan peer-to-peer lending TaniFund menggandeng Institut Pertanian Bogor ( IPB) untuk mendukung pembangunan pertanian Indonesia.
Hal tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh CEO dan Co-Founder TaniGroup Ivan Arie Sustiawan dan Rektor IPB Dr. Arif Satria, SP, M.Si di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jumat (16/8/2019). CEO TaniGroup Ivan menyebut, pihaknya melihat kolaborasi ini penting untuk dilakukan karena berbagai permasalahan di sektor pertanian Indonesia sangat mendesak untuk dipecahkan. “Penandatanganan MoU dengan IPB adalah bukti dari komitmen kami untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pertanian Indonesia. TaniHub dan TaniFund berangkat dari semangat ‘Agriculture for Everyone’, sebuah visi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi petani dan masyarakat umum untuk saling bahu-membahu meningkatkan kesejahteraan bersama dan menciptakan masa depan yang lebih baik,” ujar Ivan dalam siaran persnya. Dia menyebut, kolaborasi dengan banyak pihak menjadi penting karena tidak mungkin pihaknya melakukan upaya itu sendiri. “Kerja sama dengan berbagai pihak diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas kami dalam menciptakan dampak sosial, yang adalah salah satu pilar TaniGroup,” katanya. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Indonesia, namun banyak petani lokal belum dapat menikmati hasil yang adil atas jerih payah mereka. Meskipun Indonesia adalah negara agraris, tingkat kesejahteraan petani masih rendah karena berbagai permasalahan. Menurut data yang diolah TaniGroup (TaniHub & TaniFund) dari berbagai sumber, mayoritas dari total 35 juta petani di Indonesia adalah smallholder farmers, yaitu petani yang memiliki ukuran lahan tidak lebih dari 0,3 hektar. Ketergantungan pada middlemen ini membuat rantai pasok (supply chain) di pertanian sangat panjang, yang mengakibatkan harga yang diterima petani dari penjualan hasil panennya sangat jauh berbeda dengan harga yang dibayar konsumen (end user). TaniHub lanjut dia, melihat berbagai permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan cara menyederhanakan rantai pasok (supply chain) di pertanian melalui inovasi dalam teknologi informasi. "Didirikan pada pertengahan 2016, usaha rintisan ini memantapkan konsepnya sebagai e-commerce dan melakukan transaksi untuk pertama kalinya di bulan November pada tahun yang sama," sebutnya. Kemudian, para pendiri TaniHub menemukan permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para petani Indonesia: akses keuangan. Sebab itulah TaniFund lahir untuk menjawab kebutuhan petani untuk pendanaan usaha taninya. “Kami menyadari bahwa kesejahteraan hidup petani hanya dapat ditingkatkan jika upaya perubahan dilakukan dari berbagai sisi dan tidak terbatas pada supply chain saja. Oleh karena itu, pada awal 2017, kami mendirikan TaniFund; sebuah crowdfunding platform yang menyalurkan pendanaan dari lender kepada para borrower, dalam hal ini adalah petani,” ucap Ivan. Sementara Rektor IPB Arif Satria mengatakan, kolaboras merupakan solusi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 yang penuh ketidakpastian. "Kolaborasi menjadi jawaban bagi setiap organisasi agar mampu bergerak lincah menghadapi berbagai tantangan, termasuk IPB sebagai institusi pendidikan tinggi negeri terkemuka. Kami terus mendorong kolaborasi dengan pelaku industri, termasuk perusahaan startup seperti TaniGroup, untuk bersama-sama menghadirkan teknologi 4.0 ke dalam pembangunan pertanian, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparanya. |
About Us
Archives
February 2022
|