Kontak Perkasa - Sekjen MUI Anwar Abbas menilai usulan Dewan Ikatan Dai Aceh mengenai tes baca Alquran bagi pasangan capres dan cawapres sebagai hal yang wajar. Usulan itu disebut Anwar sebagai bagian dari penyampaian aspirasi di alam demokrasi.
"Saya meminta supaya rakyat Indonesia melihat usul itu sebagai hal yang wajar, apalagi negara kita negara demokrasi di mana semua orang boleh bicara apalagi dia berbicara hal yang baik. Itu kan hal yang baik, dari mana menilai baik dan tidak baik, karena sesuai dengan Pancasila, Pancasila itu sila pertamanya kan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Kalau ada orang yang menjadi capres dan cawapres, dia harus menjadi orang beragama lah. Sekarang agamanya apa? Kalau agamanya Islam, beragama yang baik. Apa kriteria dia telah menjadi beragama Islam dengan baik, salah satunya bisa Alquran," Anwar kepada detikcom, Minggu (30/12/2018). Anwar mengatakan belum ada pembahasan secara resmi di internal MUI mengenai usulan tersebut. Namun karena usulan itu menyangkut urusan politik, Anwar meminta semua pihak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kalau menurut hemat saya, belum sempat dibahas di MUI, ini usulan bagus, tapi ini kan kalau masalah capres-cawapres itu masalah politik ya, kalau kita bicara politik itu ada undang-undang dan peraturannya ya. Kalau namanya kita maju capres ada undang-undang dan ketentuan yang harus diikuti, undang-undang itu merupakan kesepakatan politik ya, pasti yang dilaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan politik. Kalau dia bukan merupakan kesepakatan politik, kan nggak bisa dilaksanakan, KPU itu melaksanakan tugasnya berdasarkan UU, berdasarkan peraturan yang ada. Undang-undang dan peraturan itu merupakan kesepakatan politik," ujarnya. Jika memang para politisi sepakat untuk mengadakan tes baca Alquran untuk capres dan cawapres, Anwar mengatakan MUI siap mematuhinya. Namun jika tak ada aturan yang melegalkan kegiatan tersebut, Anwar menilai pelaksanaan tes baca Alquran itu akan bermasalah. Baca juga : 2018, Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka "Ya kalau para politisi sepakat, ya oke-oke saja, apalagi MUI harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dalam Republik Indonesia. Jadi kalau dilihat dari perspektif MUI, bagaimana MUI melihat usulan itu, ya wajar-wajar saja, baik-baik saja, oke-oke saja, cuman usulan itu nggak bisa serta merta dilaksanakan. Karena KPU melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada, timbul pertanyaan? apakah dalam undang-undang dan peraturan sudah ada ketentuan itu? Ya belum kan, ya kalau belum, dilakukan KPU, bermasalah itu," ujarnya. Undangan tes baca Alquran itu sebelumnya datang dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Kedua pasangan capres-cawapres ini diundang untuk ikut tes baca Alquran demi mengakhiri polemik soal keislaman para calon. Rencananya, tes membaca Alquran dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari 2019. "Untuk mengakhiri polemik keislaman capres dan cawapres, kami mengusulkan tes baca Alquran terhadap kedua pasangan calon," kata Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak di Banda Aceh, Sabtu (29/12). Kontak Perkasa - Bagi masyarakat yang berada dekat dengan gunung api, alangkah baiknya apabila memantau secara berkala status gunung api untuk memastikan keamanan saat melakukan aktivitas di sekitarnya.
Adapun, status gunung api yang menunjukkan tingkat aktivitasnya mempunyai beberapa tingkatan atau level. Penetapan ini dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebagai lembaga yang memantau aktivitas gunung api di Indonesia. Tingkatan tersebut terdiri dari empat level, yaitu level I atau berstatus normal, level II atau berstatus waspada, level III atau berstatus siaga dan level IV atau berstatus awas. Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Berikut sajian data status gunung api di atas normal, yang dihimpun dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Jumat (28/12/2018) pagi. Status Awas 1. Gunung Sinabung Gunung Sinabung terletak di Karo, Sumatera Utara. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Gunung ini pernah meletus pada April 2018. Saat ini, gunung tertinggi kedua di Sumatera Utara ini berstatus awas atau berada pada level IV. Status Siaga 2. Gunung Anak Krakatau Gunung Anak Kratakau terletak di Lampung Selatan, Lampung. Gunung ini mempunyai ketinggian 338 meter di atas permukaan laut. Gunung api yang terletak di Selat Sunda ini berada pada status siaga atau berada pada level III. 3. Gunung Karangetang Gunung Karangetang terletak di Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Saat ini, gunung yang mempunyai ketinggian 1.784 meter di atas permukaan laut tersebut berstatus siaga atau berada pada level III. 4. Gunung Soputan Gunung Soputan terletak di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Gunung ini mempunyai ketinggian 1.809 meter di atas permukaan laut. Gunung Soputan saat ini berada pada status siaga atau level III. 5. Gunung Agung Gunung Agung terletak di Karangasem, Bali. Gunung ini memiliki ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung yang sempat mengalami erupsi beberapa waktu lalu tersebut, saat ini berstatus siaga atau berada pada level III. Status Waspada 6. Gunung Banda Api Gunung Banda Api terletak di Maluku Tengah, Maluku. Gunung ini mempunyai ketinggian 641 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berstatus waspada atau berada pada level II. 7. Gunung Bromo Gunung Bromo terletak di Probolinggo, Jawa Timur. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Salah satu destinasi wisata di wilayah Jawa Timur, saat ini berstatus waspada atau berada pada level II. 8. Gunung Dempo Gunung Dempo terletak di Lahat, Sumatera Selatan. Gunung ini mempunyai ketinggian 3.173 meter di atas permukaan laut. Saat ini, Gunung Dempo berstatus waspada atau berada pada level II. 9. Gunung Dukono Gunung Dukono terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara. Gunung yang mempunyai ketinggian 1.229 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 10. Gunung Gamalama Gunung Gamalama terletak di Ternate, Maluku Utara. Saat ini, gunung yang mempunyai ketinggian 1.715 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 11. Gunung Gamkonora Gunung Gamkonora terletak di Halmahera Barat, Maluku Utara. Saat ini, gunung yang mempunyai ketinggian 1.635 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 12. Gunung Ibu Gunung Ibu terletak di Halmahera Barat, Maluku Utara. Saat ini, gunung yang mempunyai ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 13. Gunung Ili Lewotolok Gunung Ili Lewotolok terletak di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Gunung ini mempunyai ketinggian 1.423 meter di atas permukaan laut. Gunung Lewotolok saat ini berstatus waspada atau berada pada level II. 14. Gunung Kerinci Gunung Kerinci terletak di Kerinci, Solok Selatan, Jambi, Sumatera Barat. Gunung yang mempunyai ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 15. Gunung Lokon Gunung Lokon terletak di Tomohon, Sulawesi Utara. Gunung ini mempunyai ketinggian 1.580 meter di atas permukaan laut. Saat ini, Gunung Lokon berstatus waspada atau berada pada level II. 16. Gunung Marapi Gunung Marapi terletak di Agam, Batusangkar, Sumatera Barat. Gunung yang mempunyai ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 17. Gunung Merapi Gunung Merapi terletak di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut. Saat ini, gunung yang terletak bersebelahan dengan Gunung Merbabu tersebut berstatus waspada atau berada pada level II. 18. Gunung Rinjani Gunung Rinjani terletak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini mempunyai ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung yang mempunyai Danau Segara Anak yang begitu indah ini berstatus waspada atau berada pada level II. 19. Gunung Rokatenda Gunung Rokatenda terletak di Sikka, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, gunung yang mempunyai ketinggian 875 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 20. Gunung Sangeangapi Gunung Sangeangapi terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini, gunung yang mempunyai ketinggian 1.949 meter di atas permukaan laut berstatus waspada atau berada pada level II. 21. Gunung Semeru Gunung Semeru terletak di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Gunung ini mempunyai ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini berstatus waspada atau berada pada level II. Baca juga : 2018, Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka Kontak Perkasa - Akhir September 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi. Drama tentang kelanjutan sebagian pembangunan reklamasi terhenti seketika.
Anies mengatakan reklamasi telah menjadi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Dia mengatakan itu pada 29 September 2018. Meski mencabut izin 13 proyek, pembangunan empat pulau tetap dilanjutkan lantaran telah terbangun. Tapi, Anies menegaskan tidak ada lagi proyek reklamasi dalam bayangan masa depan Ibu Kota. Sebanyak 13 pulau yang izinnya dicabut di antaranya, izin Pulau A, B, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah, izin Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, izin Pulau L dan M oleh PT Manggala Krida Yudha, izin Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), izin Pulau P dan Q oleh KEK Marunda Jakarta, izin Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah, serta izin Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi. Sedangkan empat pulau yang tetap dipertahankan adalah Pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah, Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudera, dan Pulau N milik PT Pelindo II. Khusus Pulau N, Pemprov DKI tak ikut campur lantaran daratan buatan itu khusus untuk pelabuhan. Proyek reklamasi di Teluk Jakarta menjadi perbincangan hangat sepanjang 2018. Langkah Anies mencabut izin proyek reklamasi tak terlepas dari janjinya bersama Sandiaga Uno saat maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu berjanji menghentikan proyek reklamasi yang digagas pendahulunya. Tanda-tanda proyek reklamasi dihentikan sebenarnya mulai terlihat usai Anies-Sandi resmi menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017. Perlahan Anies mulai menepati janjinya membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta. Langkah awal yang dilakukan Anies adalah menarik draft Raperda RZWP3K dan RTRKSP dari DPRD DKI pada awal Desember 2017. Saat itu, Anies mengaku memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih matang. Menurut dia, isi raperda tersebut harus menjamin kawasan pantai utara Jakarta dapat digunakan untuk kepentingan publik. Juni 2018, Anies kembali melakukan gebrakan untuk menghentikan proyek reklamasi. Mantan rektor Universitas Paramadina itu menyegel seluruh bangunan yang telah berdiri di Pulau D, (7/6). Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, terdapat sekitar 932 bangunan. Di dalamnya ada 409 unit rumah, 212 unit rumah kantor (Rukan), dan 313 unit rukan-rumah tinggal. Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Pulau D ini salah satu hasil reklamasi yang dikerjakan perusahaan Aguan. Pembangunan di pulau itu dan Pulau C dihentikan lantaran pengembang belum mengantongi IMB. Langkah penyegelan yang dilakukan Anies itu diikuti dengan keluarnya Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lewat aturan itu dibentuk Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau BKP Pantura Jakarta. Selepas mencabut izin reklamasi, Anies menyerahkan pengelolaan tiga pulau, yakni Pulau C, D, dan G kepada PT Jakpro, salah satu BUMD milik DKI. Anies lantas menerbitkan Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam Pasal 2 Pergub 120 tahun 2018 dijelaskan PT Jakpro berhak mengelola lahan kontribusi sesuai dengan panduan rancangan kota. Selain itu, PT Jakpro juga diperbolehkan melakukan kerja sama pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum lainnya pada pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada Pemprov DKI. Belakangan Anies juga memberi nama baru untuk tiga pulau yang telah terbentuk, sebelumnya dikenal dengan sebutan Pulau C, D, dan G. Menurut Anies, sebuah lahan yang merupakan hasil reklamasi disebut dengan kawasan pantai. "Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama," kata Anies di Balai Kota Jakarta, 26 November 2018. Penamaan tersebut dibarengi dengan ditekennya Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama di Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Anies. Anies menjelaskan pemilihan tiga nama itu memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. "Maknanya adalah untuk masa depan dan wilayahnya nanti memiliki ciri khas di mana warga kita merasakan laut, pantai, serta merasakan kemajuan bersama," tuturnya. Anies berjanji membuka kawasan pantai di tiga pulau itu untuk masyarakat luas. Minggu (23/12) lalu, salah satu satu Pulau D resmi jadi kawasan publik dengan digelarnya senam bersama di halaman parkir, Ruko Golf Island. Ketua Senam Tera Indonesia (STI) DKI yang menggelar acara senam itu, Soedjoko Dewo mengatakan pihaknya diundang oleh Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah (KNI) Nono Sampono. Ia berkata Nono meminta pihaknya menggelar senam dalam rangka serah terima fasilitas umum antara PT KNI dengan Pemprov DKI Jakarta. "Kehadiran kami untuk mendukung kegiatan yang berlangsung antara Pemerintah DKI dengan developer," ujar Soedjoko. Soedjoko mengaku pihaknya senang mengetahui halaman Ruko Golf Island akan dimanfaatkan untuk fasilitas umum, salah satunya untuk senam tera. Kontak Perkasa - Ekonomi negara-negara berkembang, seperti China dan India, diperkirakan tumbuh lebih lambat. Dampaknya, negara-negara berkembang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi negara-negara maju.
Hal itu terungkap dalam laporan konsultan Cebr melalui Tabel Liga Ekonomi Dunia 2019. Laporan itu menyebut ekonomi dunia bakal lebih suram ketimbang tahun sebelumnya. "Untuk jangka menengah, kami kira sama optimisnya seperti tahun lalu, tetapi akan lebih bergelombang daripada yang kami kira," tulis laporan tersebut, seperti dilansir Reuters, Rabu (26/12). Menurut laporan itu, China baru bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat sebagai ekonomi nomor wahid di dunia pada 2032 mendatang atau dua tahun lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Hal itu dikarenakan masalah kebijakan moneter yang longgar dan nilai tukar yang rendah. Sementara, Brasil baru akan melampaui ekonomi Italia pada 2020. Bukan 2018 seperti perkiraan awal. Begitu pula dengan India yang diproyeksi akan menyusul Inggris dan Prancis pada 2020 atau paling cepat 2019. Perkiraan awal, laju ekonomi India menyalip kedua negara maju tersebut terjadi pada tahun ini. Sebagai permulaan, Inggris kemungkinan kehilangan posisinya sebagai ekonomi keenam terbesar bagi Prancis pada tahun depan. Keputusan Brexit atau Britania Raya keluar dari persekutuan Uni Eropa disebut-sebut menjadi biang keladinya. Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Cebr juga memprediksi Irlandia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di wilayah Eropa pada tahun depan. Meskipun, risiko Brexit terus membayangi. Dampak Perang Dagang Laporan Cebr juga melansir efek dari perang dagang China dengan Amerka Serikat (AS), dua ekonomi terbesar di dunia, ikut menghambat pertumbuhan perdagangan dunia yang berakibat pada negara-negara berkembang lainnya. Volume perdagangan dunia kemungkinan bertumbuh 2,99 persen pada tahun ini. Angka itu kurang dari dua pertiga dari realisasi volume dagang pada 2017 lalu. Jajak pendapat ekonom yang digelar Reuters pada akhir Oktober lalu mengisyaratkan bahwa prospek pertumbuhan global pada tahun depan redup untuk pertama kalinya. Indikatornya, kebijakan moneter ketat dari bank sentral dunia. "Dengan utang tinggi dan banyak masalah struktural, resesi global akan lebih sulit untuk diselesaikan daripada pendahulunya," ungkap laporan Cebr. Wakil Ketua Cebr Douglas McWilliams bilang, sebetulnya para pemangku kebijakan dan pemerintah masih memiliki cukup amunisi untuk melewati resesi berikutnya. "Tindakan fiskal tingkat tertentu harus diterapkan untuk menghindari dunia jatuh," jelasnya. McWilliams memperkirakan defisit fiskal rata-rata negara anggota OECD mencapai lima persen dari Produk Domestik Bruto pada 2020 nanti atau lebih tinggi dari perkiraan OECD sebesar 3,2 persen Kontak Perkasa - Menjalani pekerjaan informal memang dinilai tidak memiliki waktu yang pasti. Untuk menjaga kebugaran tubuh para pekerja informal ini Kementerian RI juga memiliki upaya untuk menjaga kualitas kesehatan pekerja dengan membangun Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kesjaor), drg Kartini Rustandi, M.Kes, upaya ini merupakan sebuah tindakan preventif untuk melindungi pekerja dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk akibat pekerjaan yang dilakukannya itu. "Iya seperti kami buat Pos UKK untuk para petani. Para petani ini kan berjalan di tanah, kami beritahu untuk pakai sepatu boot, lalu menyemprot pestisida, maka kami beritahukan untuk memakai masker serta menjelaskan manfaatnya, dan kacamata menghindari katarak oleh sinar matahari," tutur drg Kartini saat diwawancarai detikHealth di acara Media Briefing 'Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga', Kamis, (20/12/2018). Kemudian drg Kartini pun memaparkan bahwa upaya membangun Pos UKK ini ternyata sangat berpengaruh. Terutama di daerah Banyumulek, Lombok. "Pos UKK ini ternyata sangat baik dampaknya. Mereka ini kan para pengrajin gerabah. Bahkan gerabahnya sudah banyak dikenal hingga tingkat internasional. Otomatis setiap harinya ia membuat gerabah menggunakan tangannya, karena tidak bisa bila menggunakan sarung tangan, nah angka penderita cacingan di desa ini persentasinya menurun karena adanya Pos UKK ini," ucap drg Kartini. Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik drg Kartini menuturkan bahwa upaya yang dilakukan pos UKK ini memberikan informasi bahwa seharusnya para pengrajin ini sehabis selesai membuat gerabah, wajib untuk mencuci tangannya hingga bersih sampai kuku-kuku tangannya. Sehingga persentasi angka penderita cacingannya menurun. "Biasanya 10 orang yang diperiksa, 7 orang yang mengalami cacingan. Namun sekarang 20 orang yang periksa menurun menjadi 3 orang yang mengalami cacingan," ujar drg Kartini. Kemudian drg Kartini juga menjelaskan bahwa persentasi angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di daerah ini turun. Biasanya perapian untuk membakar gerabah ada di masing-masing rumah pengrajin. Namun setelah diberikan sosialisasi akhirnya menemukan solusi terbaiknya. "Sekarang perapiannya hanya ada satu, itu pun juah dari permukiman warga, jadi apabila ingin membakar gerabahnya ya semuanya datang ke tempat tersebut, sehingga penyakit ISPA yang banyak diderita warga ini semakin berkurang," pungkas drg Kartini. Kontak perkasa - Presiden Joko Widodo akan meresmikan tujuh ruas tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa pada Kamis (20/12/2018).
Ketujuh ruas tol itu adalah Tol Pemalang-Batang Seksi 1 dan 2 (Simpang Susun Pemalang-Batang), Batang-Semarang Seksi 1 sampai 5, dan Semarang-Solo Seksi 4 dan 5 (Salatiga-Kartasura). Kemudian, Tol Ngawi-Kertosono Segmen Wilangan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto Seksi 4 (Bandar-Kertosono), Porong-Gempol Segmen Porong-Kejapanan, dan Gempol-Pasuruan Seksi 3 (Pasuruan-Grati). Menurut rencana, peresmian ini akan dilakukan di dua lokasi secara berurutan. Lokasi pertama yaitu di ruas tol Bandar-Kertosono pada Kamis pagi dan lokasi kedua di Jembatan Kalikuto ruas tol Batang-Semarang pada harinya. Panjang total ketujuh ruas tol tersebut yakni 201 kilometer. Setelah seremoni peresmian rampung, masing-masing tol itu akan dicek kembali kesiapannya oleh pihak terkait dan segera dioperasikan pada hari ini juga. Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Sesuai data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesudah peresmian itu maka Tol Trans-Jawa dari Merak sampai Surabaya akan tersambung dengan panjang 870 kilometer. Dari angka tersebut, sepanjang 640 kilometer sudah beroperasi, sedangkan sisanya lebih dari 200 kilometer siap dioperasikan. Sebelumnya diberitakan, sebanyak empat ruas tol yang akan diresmikan itu adalah milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk Marga, yaitu Tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer, dan Tol Semarang-Solo Seksi 4-5 Salatiga-Kartasura sepanjang 32 kilometer. Kemudian, Tol Ngawi-Kertosono Seksi IV Wilangan-Kertosono sepanjang 37 kilometer, dan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 3 Pasuruan Grati sepanjang 13,6 kilometer. Direktur Operasional II PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan, setelah peresmian ini diharapkan jalan tol tersebut, masyarakat bisa memanfaatkannya pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2019. "Jadi kami buka setelah diresmikan Presiden. Kalau rencana tanggal 20, setelah itu langsung kami buka 20 malamnya. Setelah upacara bersih, kami buka kemungkinan langsung malamnya," ujar Subakti di kantornya, Selasa (18/12/2018). Mengenai tarif, jalan tol tersebut akan dibuka secara gratis untuk sementara hingga nantinya surat keputusan diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Kontak Perkasa - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). OTT tersebut berkaitan dengan dugaan fee dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
KPK telah menangkap Deputi IV, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan dua orang staf. KPK juga telah menyegel tiga ruangan, yakni Deputi IV, Asdep Orpres, dan ruang staf. Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Berikut fakta-fakta pejabat Kemenpora kena OTT KPK: 1. Total 9 Orang Ditangkap KPK menangkap total sembilan orang dalam OTT di Kemenpora. Selain pejabat Kemenpora, terdapat pengurus KONI yang juga ditangkap terkait dana hibah "Ada sembilan orang (yang ditangkap)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa 18 Desember 2018. Pejabat Kemenpora yang ditangkap termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. Saat ini, kesembilan orang masih berstatus terperiksa. KPK sendiri punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka. 2. KPK Sita Rp 300 Juta KPK menyita uang Rp 300 juta dari OTT yang dilakukan kepada pejabat Kemenpora. Uang itu diduga merupakan fee terkait anggaran dana hibah untuk KONI. Ada juga kartu ATM berisi uang ratusan juta rupiah yang disita KPK. "KPK melakukan cross-check dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar Rp 300 juta dan sebuah kartu ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa, 18 Desember 2018 malam. Namun Agus belum bisa memastikan uang dan kartu ATM tersebut milik siapa. 3. Duga Ada Kickback Dana Hibah KONI KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait dana hibah untuk KONI. KPK menduga ada kickback yang diterima pejabat Kemenpora dari pencairan dana hibah itu. "Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa (18/12/2018). 4. Kemenpora Hormati Proses Hukum Kemenpora akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait OTT. Kemenpora siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. "Tetap kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK, sehingga kami tidak bisa berandai-andai mengenai kasusnya sampai ada penjelasan resmi dari KPK," kata Sesmenpora Gatot S Dewa Broto saat dimintai konfirmasi. Gatot mengaku bersedih atas terjadinya OTT tersebut. Dia mengaku selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dalam penggunaan APBN. "Kami di Kemenpora tentu saja terkejut dan sedih, karena saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di Kemenpora untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dalam penggunaan APBN," ujar Gatot. 5. OTT ke-29 KPK KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kemenpora. Ini adalah OTT yang ke-29 kalinya dilakukan KPK selama 2018. Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan 9 orang termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. Ada juga pengurus KONI yang diamankan. "Benar, malam ini ada tim dari Penindakan KPK yang ditugaskan di Jakarta. Setelah kami mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara di Kemenpora," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa (18/12/2018). Ada duit Rp 300 juta dan ATM berisi ratusan juta rupiah yang disita dalam OTT kali ini. Diduga ada kickback untuk pencairan dana hibah ke KONI. "Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI," ucapnya. Kontak Perkasa - Sejak 46 hari electronic traffic law enforcement ( E-TLE) resmi diberlakukan, polisi sudah melakukan pemblokiran ratusan kendaraan. Jumlah tersebut terhitung sejak 1 November hingga 16 Desember 2018.
"Sampai 16 Desember sudah 484 kendaraan terblokir karena tidak mematuhui kewajiban hukum dari sistem E-TLE," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (17/12/2018). Sebelum dilakukan pemblokiran kendaraan, pelanggar dikirimkan peringatan berupa surat konfirmasi terlebih dahulu. Selama lima hari pelanggar diberikan waktu untuk melakukan klarifikasi. Baca juga : 2018, Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka Hal ini merupakan prosedur E-TLE bagi pelanggar untuk melakukan proses konfirmasi atau klarifikasi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menggunakan kendaraannya. Namun menurut Budiyanto, para pelanggar tidak menghiraukan surat klarifikasi maupun putusan dendan pelanggaran lalu lintas yang terekam dari CCTV. Karena itu terjadi pemblokiran pada kendaraannya. "Pelanggar sudah dikirim surat konfirmasi dan telah diberikan waktu lima hari, namun yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi atau tidak mengkonfirmasi. Setelah ada penetapan dari pengadilan diberikan ruang waktu satu minggu, yang bersangkutan juga tidak membayar denda tilang," ucap Budiyanto. Lebih lanjut Budiyanto menjelaskan untuk penetapan jumlah denda dan hasil putusan sidang bisa dipantau langsung oleh pelanggar melalui laman resmi Pengadilan Negeri yang ada pada lima wilayah di DKI. Secara total, ada 4.950 kendaraan yang melanggar dan tertangkap CCTV. Dari jumlah tersebut 3.210 kendaraan telah terkonfirmasi. "Sebanyak 4.950 kendaraan tercapture, 3.210 terkonfirmasi, 889 kendaraan telah menkonfirmasi, 519 kendaraan terbayarakan, 716 kendaraan mendapat penetapan atau vonis, dan 484 kendaraan terblokir," kata Budiyanto. Kontak Perkasa - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilisi daftar provinsi yang kepala daerahnya paling banyak terjerat kasus korupsi di KPK. Hasilnya, Jawa Timur jadi provinsi dengan kepala daerah terbanyak jadi tersangka korupsi.
Jatim berada di posisi teratas dengan 14 kepala daerah di provinsi itu jadi tersangka di KPK. Posisi kedua diisi oleh Sumatera Utara (Sumut) dengan jumlah 12 kepala daerah jadi tersangka. "Berdasarkan provinsi, tertinggi (jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi) Jawa Timur, ada 14 kasus. Disusul yang kedua itu Sumatera Utara, 12 kasus," kata Peneliti ICW, Egi Primayoga, di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018). Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Egi menuturkan Data tersebut merupakan hasil pantauan ICW sejak KPK berdiri, dari 2004 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut, versi ICW, sebanyak 104 kepala daerah di seluruh Indonesia tersandung kasus korupsi di KPK. Selain Jatim dan Sumut, daerah yang masuk 10 besar terbanyak kasus korupsi kepala daerahnya ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau, Aceh, Banten, dan Kalimantan Timur. Berikut daftar nama kepala daerah di 2 provinsi teratas soal kasus korupsi kepala daerah: Jawa Timur 1. Wali Kota Pasuruan Setiyono 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko 3. Bupati Pamekasan Achmad Syafii 4. Wali Kota Blitar M Samanhudi 5. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 6. Bupati Jombang Nyono Suharli 7. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman 8. Bupati Bangkalan Fuad Amin 9. Bupati Situbondo Ismunarso 10. Wali Kota Madiun Bambang Irianto 11. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha 12. Wali Kota Malang Moch Anton 13. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus 14. Bupati Malang Rendra Kresna Sumatera Utara 1. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin 2. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 3. Wali Kota Medan Abdillah 4. Wakil Wali Kota Medan Ramli 5. Bupati Nias Binahati B Baeha 6. Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia 7. Wali Kota Pematangsiantar Robert Edison Siahaan 8. Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara 9. Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang 10. Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnaen 11. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap 12. Bupati Pakpak Bharat Remigo Kontak Perkasa - Mengurangi angka kecelakaan dalam lalu lintas merupakan tugas berbagai pihak mulai dari pemerintah, pengguna jalan, serta instansi atau perusahaan swasta yang terkait. Salah satu program penghargaan kepada kota dan kabupaten yang berhasil meminimalisir kecelakaan, Indonesia Road Safety Award (IRSA) dinilai memberikan pengaruh besar.
IRSA merupakan kegiatan CSR Adira Finance yang bersinergi dengan 5 pilar keselamatan jalan di Indonesia sesuai Rancangan Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di antaranya Bappenas, PUPR, Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Polri, dan Kementerian Kesehatan. Ajang ini merupakan upaya untuk mengajak masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan berbagai pihak lainnya untuk menerapkan sistem tata kelola keselamatan jalan yang baik di kota dan kabupatennya masing-masing. Pada tahun ini 137 kota dan kabupaten turut serta dalam IRSA 2018. Dari jumlah tersebut terpilih 23 kota dan kabupaten sebagai finalis. Indikator penilaian dihitung dari data keselamatan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecelakaan, jumlah fatalitas, dan data pendukung lainnya melalui tahap shortlisting. "Wah bagus. Ini semacam kompetisi. Kalau dulu saya melihat semenjak 1998-2010, kita rasanya sangat sulit mencari kota dan kabupaten yang dari tahun ke tahun semakin tertib," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri saat ditemui usai menghadiri Indonesia Road Safety Award 2018 di Hotel JW Mariott, Kuningan, Jakarta Selata, (13/12/2018). Baca juga : Tahun 2018, Bisnis Investasi Dinilai Tetap Menarik Penghargaan membuat setiap daerah berusaha menjadi yang terbaik mewujudkan lalu lintas yang terbit sehingga kecelakaan dapat dikurangi. "Setiap daerah berkompetisi. Peringkat-peringkat daerah juga berkompetisi menjadi yang terbaik," tambah Refdi. Pada ajang keenam ini, 137 kota dan kabupaten turut serta dalam IRSA 2018. Dari jumlah tersebut terpilih 23 kota dan kabupaten sebagai finalis. Indikator penilaian dihitung dari data keselamatan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecelakaan, jumlah fatalitas, dan data pendukung lainnya melalui tahap shortlisting. Berikut hasil pemenang dari berbagai kategori IRSA 2018 yang diumumkan hari ini di Hotel JW Mariott, Kuningan, Jakarta Selata (13/12/2018). 1. Kategori Kota dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi • Pemenang Utama Kota Bandung • Pemenang Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan (Safer Management) Kota Banjarmasin • Pemenang Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road) Kota Bandung • Pemenang Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) Kota Yogyakarta • Pemenang Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User) Kota Bogor • Pemenang Pilar 5: Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre and Post-Crash Response) Kota Bandung 2. Kategori Kota dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah • Pemenang Utama Kota Samarinda • Pemenang Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan (Safer Management) Kota Samarinda • Pemenang Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road) Kota Samarinda • Pemenang Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) Kota Probolinggo • Pemenang Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User) Kota Bontang • Pemenang Pilar 5: Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre and Post-Crash Response) Kota Samarinda 3. Kategori Kabupaten dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi • Pemenang Utama Kabupaten Pacitan • Pemenang Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan (Safer Management) Kabupaten Cianjur • Pemenang Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road) Kabupaten Pacitan • Pemenang Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) Kabupaten Pacitan • Pemenang Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User) Kabupaten Jepara • Pemenang Pilar 5: Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre and Post-Crash Response) Kabupaten Jepara 4. Kategori Kabupaten dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah • Pemenang Utama Kabupaten Bangka • Pemenang Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan (Safer Management) Kabupaten Barito Kuala • Pemenang Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road) Kabupaten Bangka • Pemenang Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) Kabupaten Bangka • Pemenang Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User) Kabupaten Bangka • Pemenang Pilar 5: Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre and Post-Crash Response) Kabupaten Bangka 5. Kategori Kota/Kabupaten "Excellent City 2017" • Pemenang Utama Kota Semarang • Pemenang Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan (Safer Management) Kota Balikpapan • Pemenang Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road) Kota Semarang • Pemenang Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) Kota Tangerang • Pemenang Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User) Kota Semarang • Pemenang Pilar 5: Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre and Post-Crash Response) Kota Semarang 6. Penghargaan Khusus • Kota/kabupaten dengan program inovasi terbaik dalam upaya meningkatkan tata kelola keselamatan jalan Kota Bandung • Kota/kabupaten terbaik pada program edukasi keselamatan jalan Kota Bandung • Kota/kabupaten terbaik pada upaya meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum Kota Semarang • Kota/kabupaten dalam penerapan konsep smart city pada program keselamatan jalan Kota Semarang 7. The Most Inspiring City in Road Safety • Kota Surabaya |
About Us
Archives
February 2022
|