Kontak Perkasa - Otak sebagai pusat sistem saraf yang dikenal selama ini berada di kepala. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan 'otak' lain yang ada di saluran pencernaan.
Matriks yang terdiri dari jutaan saraf tersebut berada di usus besar, dan bekerja dengan cukup pintar mengontrol pergerakan usus. Saraf-saraf ini bekerja secara otonom tanpa bantuan sistem saraf pusat. Karena bekerja tanpa tergantung perintah dari otak di kepala, para ilmuwan yang meneliti enteric nervous system (ENS) ini menjulukinya sebagai 'otak kedua'. Dalam jurnal JNeurosci, mereka menyebutnya cukup pintar untuk usus. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "ENS mengandung jutaan esensial saraf untuk organisasi perilaku usus," tulis para peneliti dari Australia yang mempelajari sistem ini dengan teknik pencitraan saraf presisi tinggi. Demikian dikutip dari Livescience. Para ilmuwan mengamati perilaku sistem ENS ini dengan memberikan kejutan elektrik ringan pada usus yang diisolasi. Hasilnya, mereka menemukan aktivitas ritmis dan tersinkronisasi yang serupa dengan para tahap awal perkembangan otak. Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 Namun beberapa ilmuwan memiliki hipotesis bahwa ENS sebenarnya berevolusi lebih awal dari sistem saraf pusat, yang artinya justru inilah 'otak pertama' yang sesungguhnya. Jika hipotesis ini benar, maka bisa dibilang 'otak' mamalia lebih dulu berkembang untuk buang air besar sebelum memikirkan urusan yang lebih kompleks. Kontak Perkasa - Fitur "Group Video Calling" WhatsApp mulai meluncur untuk pengguna Android. Beberapa hari sebelumnya, fitur ini dilaporkan mendarat lebih dulu di perangkat iOS.
Pembaruan fitur ini masih berupa server-side atau baru bisa dijajal sebagian besar pengguna. Pada Selasa (29/5/2018) malam, sejumlah pengguna di Indonesia sudah kebagian fitur ini, termasuk KompasTekno yang sudah menjajalnya. WhatsApp akan menyebar fitur video call berama-ramai ini secara bertahap, hingga akhirnya merata ke semua pengguna. "Group Video Calling" bisa menampung hingga empat partisipan dalam satu obrolan tatap muka, sebagaimana KompasTekno rangkum dari Uber Gizmo, Rabu (30/5/2018). Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Selain "Group Video Calling", WhatsApp juga meresmikan fitur "Group Voice Call" yang memungkinkan pengguna untuk berkumpul dalam satu obrolan telepon. Kedua fitur tersebut bisa didapat di pembaruan WhatsApp versi beta 2.18.162. Bagi pengguna yang ingin mencoba fitur tersebut, bisa mengunduhnya melalui tautan APK berikut ini. CEO Facebook, Mark Zuckerberg mengumumkan fitur ini pertama kali di agenda developer tahunan "F8" awal Mei lalu. Fitur ini cukup dinantikan para pengguna, terutama yang terpisah jarak dan ingin bertatap muka. Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 Kontak Perkasa - Sejumlah tokoh nasional dan dunia pernah memanfaatkan bus mewah milik PT Blue Bird Tbk. Sebelumnya disebutkan Presiden Joko Widodo hingga Susilo Bambang Yudhoyono, diketahui pembalap internasonal juga pernah naik bus mewah ini.
Manager Operasi Pusat Blue Bird Bambang Kusumo Wijoyo mengatakan, pembalap MotoGP Marc Marquez juga sempat menjajal bus mewah tersebut. Dia mengatakan, Marc menggunakan bus mewah tahun ini. "Kalau Marc Marc Marquez 2 kali, tahun ini dia pakai kita (bus). 1 tahun 2 kali," kata dia kepada detikFinance, di Jakarta, Minggu (27/5/2018). Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Dia mengatakan, Marc menggunakan bus tersebut untuk perjalanan dari bandara ke lokasi acara atau event. "Melayani dari dia tiba di bandara ke hotel. Pabrik hingga ke lokasi launching gitu," ujarnya. Bus mewah milik Blue Bird terdiri dari beberapa kelas. Untuk kelas besar (Alpha Premium) memiliki fasiltas seperti ruang rapat, dapur, toilet, karaoke, hingga wifi. Lalu, untuk kelas medium (Bravo Premium) memiliki fasilitas yang hampir mirip. Fasilitas itu antara lain toilet, minibar, sampai karaoke. Sementara, tokoh nasional yang pernah memanfaatkan bus mewah ini antara lain, Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Kontak Perkasa - Sudah bukan hal baru jika belanja masyarakat meningkat di Bulan Ramadhan.
Adanya tambahan pemasukan lewat tunjangan hari raya (THR) menjadi salah satu penyebabnya. Saat ini, masyarakat tak lagi berburu belanjaan lewat toko offline melainkan juga online. Peningkatan aktivitas belanja terlihat signifikan, salah satunya dirasakan perusahaan e-commerce Shopee. Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Shopee melihat ada peningkatan traffic sebesar lima kali lipat di Bulan Ramadhan, terutama pada jam sahur 03.00-05.00. Hal itu pulalah yang melatari Shopee meluncurkan in-app game, Goyang Hujan Emas setiap jam 05.00 dan 17.00. "Dibanding hari biasa lima kali lipat naiknya," ujar Brand Manager Marketing Shopee Indonesia, Rezki Yanuar di Jakarta, Kamis (24/5/2018) kemarin. Perilaku konsumsi masyarakat, menurut Rezki, sangat berbeda. Salah satunya dari jam tidur dan bangun seseorang. Ketika di hari biasa mereka baru bangun sekitar jam 04.00 atau 05.00, maka di Bulan Ramadhan mereka bisa aktif mengakses internet pada waktu sahur. Perbedaan lainnya adalah berkurangnya aktivitas di siang hari. Hal ini juga membuat kebanyakan orang mengalihkan kegiatannya pada kegiatan online. Begitu pula pada jam ngabuburit atau jelang berbuka puasa. "Di situ Shopee kelihatan meningkatnya," kata dia. "Mereka menunggu dan punya waktu browsing lebih lama," tutur Rezki. Faktor THR juga berperan besar terhadap meningkatnya konsumsi orang di Bulan Ramadhan. Namun, Rezki enggan menyebutkan angka terlebih dahulu karena Ramadhan baru berjalan sekitar sepekan. Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 Sementara puncak Ramadhan diperkirakan baru berlangsung setelah tanggal 25 Mei ini. Alasan itu juga yang membuat puncak Big Ramadhan Sale Shopee diselenggarakan pada 25 hingga 31 Mei 2018. "Semakin dekat Hari Raya, semakin banyak orang dapat THR untuk pemasukan tambahan." "Banyak orang saat ini menahan pengeluarannya karena mereka menunggu THR," ujar Rezki. Untuk kategori produk, fesyen pada hari biasa menjadi nomor satu di Shopee. Nah, pada Bulan Ramadhan, pencarian dan pembelian yang meningkat membuat kategori tersebut semakin kokoh di puncak. Sementara, kata kunci yang paling banyak dicari adalah mukena, gamis dan gamis syar'i. "Secara garis besar memang kebutuhan orang untuk belanja baju baru masih tinggi," ucap dia. Kontak Perkasa - Presiden Joko Widodo akan melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut ( KSAL) pada Rabu (23/5/2018) siang ini.
Laksdya TNI Siwi Sukma Adji akan menggantikan Laksamana Ade Supandi yang memasuki masa pensiun. "Betul, perwira tinggi TNI AL yang akan dilantik sebagai KSAL adalah Laksdya TNI Siwi Sukma Adji," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo saat dikonfirmasi, Rabu pagi. Pelantikan akan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pukul 11.00 WIB. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Siwi saat ini menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI. Pria yang lahir 14 Mei 1962 di Kota Cimahi, Jawa Barat itu merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada 1985. Siwi kemudian memulai kariernya sebagai perwira bahari di Kapal Perang Indonesia OWA-354 dan dilanjutkan menjabat Kepala Departemen Operasi Kapal Perang Indonesia Untung Suropati-372. Ia sempat beberapa kali mengomandoi Kapal Perang Indonesia, yakni KRI STS-376 dan KRI Nala. Ia juga beberapa kali menjabat sebagai Komandan Pelabuhan TNI Angkatan Laut, yakni Komandan Lanal Pontianak dan Komandan Komando Armada TNI AL Bagian Timur. Maka tak heran, saat meraih dua bintang di pundaknya, Siwi dipercaya untuk menjabat Panglima Komando Armada TNI AL Bagian Barat. Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 Kontak Perkasa - Data pangan nasional masih bermasalah hingga saat ini. Padahal, data pangan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, termasuk di dalamnya soal impor beras.
Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah menerbitkan izin impor sebanyak 500 ribu ton. Sebelumnya, Kemendag juga telah menerbitkan izin impor dengan jumlah yang sama. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyayangkan kondisi tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah memperbaiki data pangan ini.Berikut berita selengkapnya. Ketua DPR Bambang Soesatyo heran dengan kondisi pangan saat ini. Apalagi, terkait data pangan yang tidak cocok satu sama lain. "Kita menyadari, bahwa bangsa kita ini bisa swasembada karena kita pernah mencapai swasembada pangan. Saya nggak ngerti kenapa hari-hari ini soal data gabah beras itu saling tidak ada kecocokan, satu sama lain merasa inilah data yang benar," kata dia di Kantor BPK Jakarta, Senin (21/5/2018). Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Dia berharap kehadiran Budi Waseso, atau biasa disapa Buwas, sebagai Direktur Utama Perum Bulog turut memperbaiki permasalahan data pangan ini. "Saya berharap nanti kehadiran pimpinan Bulog yang baru Saudara Buwas bisa memperbaiki dan bikin melek kementerian-kementerian terkait kalau data itu simpel dan hanya satu," tutur pria yang biasa disapa Bamsoet ini. Bambang tak mempermasalahkan impor beras selama pasokan menipis dan harga meroket, namun impor mesti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang bikin Bambang heran, sudah impor beras tapi beras masih tinggi. "Yang kita heran adalah impor dalam jumlah besar masuk tapi tidak juga turunkan harga, ini juga pertanyaan besar. Dalam logika kita manakala impor besar masuk pasti menekan harga karena harga melampaui atau meroket karena ada kelangkaan," kata Bamsoet "Ketika dibanjiri beras yang sebelumnya langka harusnya bisa memperbaiki harga pasar. Ini tugas atau PR, tidak hanya Kementan tapi juga Kemendag," lanjutnya. Ketua DPR Bambang Soesatyo heran data pangan berbeda-beda. Oleh sebab itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memanggil pihak-pihak yang menangani data pangan, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Indonesia belum punya data pangan yang valid dan menjadi rujukan semua stakeholder, dan sering menjadi perbedaan data di kalangan pemerintah sendiri," kata dia. "Misalnya Kementan dan Kemendag dan Bulog. Mudah-mudahan Lebaran ini Pak Jokowi memanggil tiga pihak kepentingan sambil Lebaran Istana Bogor bicara soal keyakinan yang sama dan tujuan yang sama," sambung pria yang biasa dipanggil Bamsoet itu. Bamsoet mengatakan kebijakan impor boleh saja dilakukan, asalkan memenuhi dua syarat yakni pasokan nasional tidak tercukupi dan harga di pasaran naik. Selain itu impor yang dilakukan mesti transparan ke publik. Di sisi lain, impor seharusnya tak masuk di saat masa panen agar tak menghancurkan harga di tingkat petani. "Kebijakan impor jangan mengancam kesejahteraan petani. Impor yang dilakukan saat panen akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Bamsoet. Dia menambahkan swasembada pangan memerlukan kemauan yang kuat. Kemudian, dilakukan secara konsisten. "Terakhir saya membuat catatan kebijakan swasembada pangan membutuhkan political will yang kuat dan konsisten serta keberlanjutan," ujarnya. Pemerintah membuka lagi keran impor beras 500 ribu ton. Sebelumnya, pemerintah juga membuka keran impor beras dengan jumlah yang sama. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman diminta komentarnya soal impor beras tersebut. Apa jawab Mentan? "Gini, kami ini fokus pada produksi. Produksi kita untuk sektor pertanian diumumkan BPS baru-baru ini alhamdulillah meningkat, 2017, itu 10 tahun terakhir tertinggi ekspor kita. Itu 24% kenaikannya setara Rp 440 triliun. Itu harus bangga dengan bangsa kita. Kami apresiasi petani Indonesia. Sekali-kali tanya ekspor dong," kata Amran di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Senin (21/5/2018). Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 Amran menuturkan Kementan akan mempercepat produksi sektor pertanian. "Kami ini fokus untuk produksi, mempercepat produksi, kalau tanya ekspor tanya aku. Karena aku melakukan ekspor baru-baru ini kami ekspor lagi kelapa," ujarnya. "Iya, kami sekarang fokus produksi, domain pertanian itu produksi, teknologi, pendampingan, kemudian menyediakan sarana produksi," ujarnya. Kembali ditanya impor beras, Amran mengatakan, Indonesia sudah tidak impor bawang merah dan jagung. "Soal impor nggak impor, nggak impor bawang merah, nggak impor lagi jagung. Ini teman-teman wartawan jangan melihat perhatian itu cuma beras, ada 400 komoditas yang harus dijaga siang malam," tutupnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak mempersoalkan kebijakan pemerintah mengimpor beras lagi, yang jadi pertanyaan kenapa sudah impor beras, tapi harga belum turun. Padahal seharusnya masuknya beras impor bisa menekan harga di pasar. "Kalau pemerintah memutuskan memang perlu impor silakan saja, BPK tidak akan masuk ranah itu. Karena domain pemerintah, tapi perhatikan juga kalau panen raya kita impor 1 juta ton, Bulog telah melaksanakan operasi pasar, pertanyaannya adalah harga tak turun juga. Tanyakan ke rumput yang bergoyang, apa yang terjadi sesungguhnya," kata Anggota IV BPK Rizal Djalil, di Kantor BPK Jakarta, Senin (21/5/2018). Rizal berpesan, sebaiknya kebijakan impor dilakukan secara hati-hati. Dia juga meminta pemerintah berkoordinasi untuk impor beras itu. "Jadi silakan impor tapi lakukan dengan prudent dengan memperhatikan sesungguhnya, pendapat daripada kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan pangan," ungkapnya. Rizal juga berharap Budi Waseso sebagai Direktur Perum Bulog turut menyelesaikan soal impor beras itu. "Kita berharap dengan Kepala Bulog baru, masalah ini bisa terselesaikan dengan baik," ungkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit tambahan terkait impor beras. Sementara itu, pemerintah baru saja menerbitkan izin impor beras 500 ribu ton. Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, audit ini akan dilakukan secepatnya untuk mengatasi permasalahan beras. "Ya Kementan (Kementerian Pertanian), kita sudah melakukan audit semua faktor-faktor produksi pupuk dan semuanya. Kemendag (Kementerian Perdagangan) khusus mengenai impor beras nah itu sudah disampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Kita juga akan melakukan audit tambahan, yang terkait dengan impor beras," kata Rizal di Kantor BPK Jakarta, Senin (21/5/2018). Dia menuturkan, audit ini akan dilakukan secara menyeluruh. Audit antara lain akan menyasar bisnis proses, rantai pasok, termasuk harga berasnya. "Meliputi dari bisnis prosesnya, rantai pasok, termasuk data base. Termasuk harganya juga, belinya di mana, di Thailand kita akan cek," ujarnya. Rizal menambahkan, seharusnya kebijakan impor mesti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dia juga meminta terkait impor ini melibatkan semua pemangku kepentingan. "Pemerintah melakukan impor harus berdasarkan data BPS, pangan yang tersedia berapa, kebutuhannya berapa, baru impornya ditetapkan. Nah jangan sampai kementerian yang terlibat domain pengadaan pangan tidak dilibatkan sepenuhnya, itu saja," tutupnya. Kontak Perkasa - Sebanyak tujuh dari sembilan korban luka dalam kecelakaan lalu lintas di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih dirawat di rumah sakit. Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat ini sedang menggelar olah TKP kecelakaan yang menewaskan 12 orang itu.
"Yang masih dirawat tujuh, termasuk sopir (truk)," kata Kapolres Brebes Ajun Komisaris Besar Sugiarto kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/5). Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Tujuh orang itu dirawat di rumah sakit berbeda. Sugiarto mengatakan sebanyak 2 orang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, 2 orang di RS Muhammadiyah Siti Aminah Brebes. "Tiga orang lain dirawat di RS Allam Medica, Mitra Siaga Tegal, dan RSUD Brebes," tutur Sugiarto. Dari tujuh korban luka itu, tercatat satu orang mengalami luka cukup parah yakni patah tulang. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi tepatnya di Jalan Raya Tegal-Purwokerto pada Minggu (20/5) sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam kecelakaan itu, sebuah truk bermuatan gula pasir yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi, menabrak sebuah mobil Toyota Calya dan beberapa sepeda motor di depannya. Tak hanya itu, truk pun menabrak beberapa orang yang sedang berada di bahu jalan dan kemudian menabrak rumah yang terletak di sebelah barat jalan. Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 Sebanyak 12 orang tewas akibat kecelakaan itu. Sugiarto mengatakan, jenazah para korban sudah diambil oleh keluarga masing-masing. Kepolisian menduga kecelakaan terjadi karena truk mengalami kerusakan di bagian rem sehingga tak bisa dikendalikan. Kontak Perkasa - Isu tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia belakangan ini menjadi perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Tenaga kerja di dalam negeri pun khawatir dengan adanya TKA yang bekerja di Indonesia. Dilihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2017, jumlah TKA di Indonesia sebanyak 85.974 orang. Yang dikhawatirkan tenaga kerja asli Indonesia, bukan hanya perkara banyaknya jumlah TKA, melainkan mereka yang diduga mengisi pos-pos pekerjaan yang sebenarnya bisa diisi oleh orang Indonesia sendiri, misalnya profesi kerja unskill, alias pekerja kasar. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Tak sampai di situ, TKA ini disebut-sebut ada yang bekerja di Indonesia secara ilegal. Mereka bekerja tanpa mengindahkan aturan yang berlaku di Indonesia. Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membentuk Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Satgas ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan TKA. Satgas ini diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Hanif mengatakan, pembentukan Satgas TKA ini dituangkan melalui Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA. Selaku ketua satgas adalah Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan lswandi. "Intinya hari ini dalam rangka tindak lanjut rekomendasi dalam Panja komisi IX DPR RI mengenai perlunya dibentuk satgas dan sekaligus tindaklanjuti perpres TKA, maka hari ini kita sama sama dengan 24 kementerian/lembaga membentuk satgas," kata Hanif di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Satgas Pengawasan TKA memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma terkait penggunaan TKA. Di dalamnya ada 45 kementerian/lembaga terkait. Dibentuknya satgas Pengawasan TKA untuk masa kerja enam bulan dan bisa diperpanjang. Selanjutnya, satgas juga mesti melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri ketenagakerjaan secara periodik tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. "Satgas ini akan bekerja dalam waktu 6 bulan ke depan, kemudian kita evaluasi mengenai peranan dan fungsinya di masa berikutnya. Kehadiran satgas penting untuk jembatani informasi yang hadir di masyarakat terhadap penggunaan TKA," lanjutnya. Lewat satgas ini, nantinya masyarakat bisa melapor jika menemukan indikasi adanya pemanfaatan TKA secara ilegal atau menyalahi hukum. "Tentu kalau ada satgas, orang bisa lapor ke satgas," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) Sugeng Priyanto di tempat yang sama, menyampaikan nantinya satgas ini akan bekerja sesuai dengan hasil laporan-laporan yang beredar di masyarakat. Baca juga : KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 "Rencana kerja satgas akan lakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA secara selektif, mana mana yang jadi diskusi masyarakat selama ini akan kita prioritaskan," ujarnya. Nantinya satgas juga akan melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan mengenai hasil temuan-temuannya di lapangan, terkait penggunaan tenaga kerja asing. "Tiga bulan laporan wajib. Jadi satgas wajib lapor ke menteri tiga bulan sekali atau kalau sewaktu waktu diperlukan," ujar Sugeng. Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini fungsinya untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan TKA di Indonesia yang ilegal alias menyalahi aturan. Lantas, bagaimana cara mereka bekerja? Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa satgas ini bakal melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sisi administrasi penggunaan TKA, hingga implementasinya di lapangan. "Semuanya lah, baik itu terkait administrasinya, misal orang berizin atau tidak berizin. Lalu juga di lapangannya," kata Hanif. Pengawasan dilakukan mulai dari administrasi hingga aktivitas di lapangan, pasalnya pelanggaran penggunaan TKA bisa terjadi di kedua area tersebut. "Jadi pelanggaran TKA kan bisa macam macam. Bisa orang kerja tanpa izin, itu kan pelanggaran. Ada juga yang salahi izin seperti kasus di Halim dulu, kalau nggak salah. Jadi dia izinnya apa kerjanya apa. Nah kayak gitu juga pelanggaran," paparnya. Satgas ini sendiri melibatkan 24 kementerian/lembaga yang beranggotakan 45 orang. Mereka bekerjasama untuk mengawasi penggunaan TKA agar tidak menyalahi aturan. Mereka akan memantau daerah-daerah yang terindikasi adanya pelanggaran. Kontak Perkasa - Ketua JAD Jatim, Syamsul Arifin alias Abu Umar (37) ditangkap Densus 88 Antiteror bersama istri di rumah kontraknya, Perum Banjararum blok BB, Singosari, Kabupaten Malang.
Pasutri tersebut belum genap tiga bulan mengontrak rumah itu. Saat penggerebekan Selasa (15/5/2018), dini hari, Densus 88 membawa serta Wahyu Mega Wijayanti (40), istri Abu Umar, sementara putrinya ADP tidak turut dibawa. Polisi mengungkap, jika Abu Umar dan istrinya merupakan jaringan JAD yang telah melancarkan teror di Sidoarjo dan Surabaya. Keterangan yang dihimpun detikcom, Abu Umar beralamat di Dusun Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sedangkan istrinya, beralamat di Jalan Ir Rais, Bareng, Kota Malang. Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Penangkapan Abu Umar Dalam Kartu Keluarga (KK) Syamsul Arifin alias Abu Umar tertera nama Insiah sebagai istrinya. Namun saat ditangkap Densus 88 di rumah kontrakan di Singosari, Abu Umar tertangkap bersama seorang wanita bernama Wahyu Mega Wijayanti yang juga merupakan istrinya . Insiah mengaku tidak mengetahui jika suaminya punya istri siri. Saat ditanya apakah suaminya pernah meminta izin untuk menikah lagi, sorot mata ibu dua anak ini langsung menatap tajam. Setahu Insiah, suaminya memang sering bepergian keluar kota. Biasanya ke Malang, Jombang dan Surabaya. "Ndak tahu saya. Silakan tanyakan sendiri kalau orangnya ada. Dia kan jualan majalah dan buku-buku. Jadi kemana-mana itu untuk kulakan buku itu," kata perempuan berhijab dan bercadar coklat ini, Rabu (16/5/2018). Sementara itu penangkapan ini membuat ibu kandung Abu Umar, Patokah Syok. Ibunya sedih, pendirian Abu Umar tidak seperti anak-anaknya yang lain. Apin (panggilan akrab Syamsul Arifin/Abu Umar) merupakan anak kedua pasangan Purwanto dan Patokah. Berubahnya haluan Abu Umar menjadi lebih keras dalam agama, kata patokah, sejak dia kuliah di STI Al Muslihun Tlogo. Sampai-sampai sang ibu sering mengeluhkan sikap keras atau radikal anaknya. Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Sudah dibilangin gak usah ikut yang begitu itu tetap ngeyel. Sedih saya merasakan anak saya yang itu. Ndak seperti saudaranya yang lain," tutur Patokah kepada detikcom. Abu Umar di kalangan tetangga dikenal sebagai penjual buku. Setiap hari, lelaki itu selalu memakai celana cingkrang dan baju gamis panjang. Begitu juga dengan istrinya Insiah. Jika Abu Umar lebih sering berbaur ketika ada pengajian di kampung atau jemaah salat Jumat, namun tidak demikian dengan sang istri. Kontak Perkasa - Bank Indonesia (BI) merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I-2018 sebesar US$ 358,7 miliar atau setara dengan Rp 5.021 triliun. Jumlah ini tumbuh 8,7%.
Pertumbuhan utang itu melambat jika dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 10,4%. Jumlah utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 184,7 miliar atau sekitar Rp 2.585 triliun. Kemudian untuk utang swasta tercatat US$ 174 miliar atau sebesar Rp 2.436 triliun. Menanggapi hal tersebut Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih menjelaskan jika dikonversi ke rupiah maka jumlah ULN akan mengalami peningkatan meskipun sebenarnya pertumbuhan melambat. Baca juga : 2018, Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka "ULN itu sebenarnya dalam dolar AS, tapi kalau dikonversi itu ada efek dan selisih nilai tukarnya. Kelihatannya kurang bagus memang jadi naik," kata Lana saat dihubungi detikFinance, Selasa (15/5/2018). Lana menjelaskan, melambatnya pertumbuhan utang ini terjadi karena sektor swasta yang mengerem laju penarikan utang dari luar negeri. Menurut dia, swasta tak berani mengambil pinjaman di tengah kondisi nilai tukar yang sedang berfluktuasi seperti ini. "Biasanya swasta tidak berani ambil utang, bank pemberi kreditnya juga tidak berani. Kecuali kredit modal kerja. Atau eksportir yang merangkap jadi importir," ujar dia. Dia mencontohkan, untuk eksportir yang merupakan importir misalnya pengusaha sepatu untuk memenuhi kebutuhan ekspor namun ia juga membutuhkan impor untuk bahan baku. Pengusaha ini memiliki rekening bank di luar negeri dan pendapatan serta pembayarannya menggunakan dolar AS, sehingga ia tidak terpapar risiko kurs. "Nah pengusaha semacam ini tidak terpengaruh kurs yang naik turun, karena pendapatannya tetap dolar AS. Lalu mereka juga sudah punya invoice yang jelas untuk beli bahan baku atau jadwal ekspornya," ujar dia. Melambatnya pertumbuhan ULN swasta terjadi akibat sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik, gas dan uap air panas. Pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan pada kuartal I 2018 tercatat 4,4% dan 19,3% lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Sementara itu untuk pertumbuhan ULN sektor pertambangan meningkat dan pertumbuhan ULN sektor keuangan relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya. Bank sentral menyebutkan perkembangan ULN ini tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Ini terlihat dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2018 yang tercatat di kisaran 34%. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Sementara itu berdasarkan jangka waktu, ULN Indonesia akhir kuartal I 2018 tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total ULN. "BI bersama pemerintah terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman. |
About Us
Archives
February 2022
|