Kontak Perkasa - Tol Trans Jawa yang sudah tersambung dari Merak hingga Surabaya ternyata tak memberi pengaruh signifikan pada jasa pengiriman atau logistik. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Budi Paryanto dalam diskusi di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Dampak Trans Jawa dirasa masih minim untuk menurunkan biaya logistik lantaran tarifnya terlalu mahal. Padahal moda darat seperti jalan tol harusnya bisa jadi alternatif yang efisien bagi bisnis jasa pengiriman di tengah tarif kargo udara yang mencekik. "Biaya cost masuk ke tol tak bisa menyenangkan driver kami. Harusnya diregulasi bahwa di tahun pertama harganya tidak tinggi. Perlahan baru dinaikkan. Regulasi dan tata kelolanya belum mendukung," katanya. Sebelumnya diketahui kenaikan tarif muatan udara mencapai lebih dari 300%. Kenaikan itulah yang kini membebani perusahaan pengiriman pos, ekspres, dan logistik memilih jalur darat. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Namun kehadiran tol seperti di Jawa yang tersambung dari ujung ke ujung ternyata tak lantas menjadi solusi yang efektif. Tarif yang mahal membuat para sopir memilih jalan non berbayar namun mengakibatkan konsekuensi terburu-buru di jalan. "Tol Trans Jawa nggak terlalu berpengaruh karena sistem di kami sistemnya borongan. Jadi sopir itu misalnya kalau ke Surabaya saya bekali Rp 1,5 juta, dan harus nyampe besok. Nah sopir itu pilih men-saving yang Rp 1,5 juta itu daripada masuk tol Rp 700.000. Mending saya keluar tol, saya bisa saving Rp 500 ribu. Tapi ya dampaknya di jalan dia (sopir) ugal-ugalan karena ngejar waktu," jelas Budi. Adapun tarif tol Trans Jawa untuk kendaraan golongan I dengan rute Jakarta-Surabaya saat ini mencapai Rp 660.500. Sementara untuk kendaraan golongan V (truk dan angkutan logistik sejenis) totalnya mencapai Rp 1.382.500. Biaya ini belum termasuk ongkos bensin maupun biaya lainnya selama perjalanan. Kontak Perkasa - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, jalan tol di Indonesia tidak bisa digratiskan begitu saja.
Sebab, ada investasi yang perlu dikembalikan dari setiap jalan tol yang dioperasikan oleh BUMN atau swasta. "BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong," kata Rini, di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (26/2/2019). Hal ini disampaikan Rini menanggapi langkah negara tetangga Malaysia yang menggratiskan sejumlah ruas jalan tol. Rini memastikan bahwa Indonesia tak akan mengikuti langkah negeri Jiran itu. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta. Jalan tol juga banyak dibangun swasta, Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia. Mereka enggak bisa bebasin. Mereka banyak jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali" kata Rini. Pemberian hak konsesi dengan periode tertentu, kata Rini, menjadi modal BUMN dan swasta mengembalikan dan investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun jalan tol. Sementara, soal kemungkinan menggratiskan jalan tol setelah masa konsesi habis, Rini menyebut keputusan tersebut ada di tangan Kementerian PUPR. "Kalau Kementerian BUMN tidak bisa, enggak ada dasarnya BUMN, karena semua dari cost, investasinya memutuskan Kementerian PUPR," kata dia. Kontak Perkasa - Tol Cisumdawu ditargetkan beroperasi awal 2020. Jalan tol sepanjang 61,6 kilometer (km) ini terdiri dari 6 seksi ini, yang akan menjadi penunjang Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jalan tol ini akan melewati 7 daerah, yakni Cileunyi, Tanjung Sari, Sumedang, Cimalaka, Legok, Ujung Jaya dan Kertajati. Jika sudah beroperasi, Tol Cisumdawu akan terintegrasi dengan Tol Cipali di KM 152. Mereka yang ingin ke Bandara Kertajati nantinya bisa melalui Tol Cisumdawu dan melanjutkan di Tol Cipali dan keluar di Kertajati KM 159. Saat ini, mereka yang ingin ke Bandara Kertajati dari Bandung harus melewati Tol Purbaleunyi dan melanjutkan perjalanannya ke Tol Cipali atau memutar. Nantinya, setelah Tol Cisumdawu beroperasi maka jarak dan waktu tempuh bisa dipangkas. Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik "Tadinya tol lewat Purbaleunyi sampai Kertajati KM 72 sampai KM 159. Dengan adanya Tol Cisumdawu tembusnya KM 152 pakai Cipali 7 km," kata Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya Firdaus Azis dalam Media Tur Inspirasi Astra di Tol Trans Jawa, Subang, Minggu (24/2/2019). Ia menambahkan bahwa lalu lintas Tol Cipali meningkat dengan integrasi Tol Cisumdawu. Namun pendapatan diprediksi mengalami penurunan. "Traffic naik rata-rata. Turun karen jarak tempuh turun, revenue sedikit turun sementara impact-nya," tambahnya. Kontak Perkasa - Pemerintah didesak berfokus mengatasi persoalan alih fungsi lahan demi mencapai ketahanan pangan. Saat ini, luas lahan pertanian dianggap menurun akibat pembangunan yang tak terkait produksi pangan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan jumlah populasi Indonesia terus meningkat. Hal itu diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan dan perumahan di berbagai daerah. Sementara itu, luas lahan pertanian hanya meningkat 3,2 persen selama 2003-2013. Kemudian malah menurun rata-rata 0,5 persen pada tahun-tahun berikutnya. "Berkurangnya luas lahan pertanian akan berdampak signifikan pada stabilitas pasokan pangan. Program pencetakan sawah dan pemanfaatan lahan tidur sebenarnya perlu penyesuaian waktu agar tingkat produktivitas sama atau melebihi lahan sawah lama," jelas Ilman seperti dikutip dari Antara, Jumat (22/2). Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program-program yang sudah ada, mengingat UU 41/2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum efektif. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Dia menilai hal itu terjadi karena pemerintah daerah kurang perhatian dengan pentingnya area produksi lahan, mengingat pajak daerah yang diterima dari lahan sawah tidak sebesar dari pendapatan lahan pemukiman dan industri. Faktor lain yang perlu diperhatikan ialah perubahan iklim, tersedianya pangan bergizi, dan harga pangan yang stabil. Hal itu membuat pemerintah berperan penting dalam mempertimbangkan regulasi impor pangan dan menetapkan harga acuan komoditas. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah terkait tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan empat komoditas pangan. Empat komoditas pangan yang dimaksud yaitu beras, gula, garam, dan jagung. "Peringatan dini yang kami sampaikan kepada pemerintah ini kami buat secara terbuka agar berbagai pihak bisa mengawasi administrasi impor dari empat komoditas pangan ini," kata Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu. Kontak Perkasa - Majelis-majelis agama di Bali mengusulkan internet mati selama 24 jam saat Nyepi. Apa tanggapan pihak provider?
"Kami akan mengikuti arahan pemerintah," kata Corporate Communication XL Axiata East Region Ibnu Syahban lewat pesan singkat, Kamis (21/2/2019). Penghentian internet selama 24 jam saat Nyepi itu sudah dilakukan pada tahun lalu. Ibnu tak menampik jika penghentian internet itu dikatakan berdampak pada bisnis perusahaannya. "Secara bisnis sedikit banyak tentu berpengaruh, namun kami tetap berkomitmen untuk mendukung dan mengikuti arahan pemerintah," ujarnya. Ibnu juga memastikan, meski tahun lalu internet dimatikan selama 24 jam, pihaknya tak menerima komplain dari pelanggan. Soal penonaktifan internet tersebut, Ibnu menegaskan pihaknya mengikuti aturan pemerintah. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "Untuk komplain masalah penonaktifan layanan internet ini bisa dibilang hampir tidak ada, karena ini merupakan arahan dari pemerintah, " jawabnya. "Mengenai rencana penonaktifan ini, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait, apakah seperti tahun lalu atau ada yang berbeda," jelas Ibnu. Rencana menghentikan internet selama 24 jam itu diusulkan majelis-majelis agama agar Nyepi lebih khusyuk. Penghentian internet selama 24 jam ini juga mendukung umat Hindu dalam menjalankan Catur Brata Penyepian, terutama mengistirahatkan diri, pikiran, dan perkataan demi meningkatkan spiritualitas umat. Meski begitu, ada pengecualian bagi fasilitas pemerintah, rumah sakit, bandara, keamanan, dan fasilitas publik lainnya yang vital agar internet tetap hidup. "Tujuan penghentian internet itu sama dengan tahun lalu supaya umat Hindu dapat khusyuk melaksanakan hari Nyepi dan menjaga supaya tidak ada provokasi, tidak ada bahasa-bahasa (medsos) yang tidak baik ketika Nyepi," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana di Denpasar, Rabu (20/2). Kontak Perkasa - Aparat kepolisian berkomitmen mengusut aksi vandalisme yang menyasar relief di Monumen Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 di Kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogya. Komitmen itu disampaikan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri.
Kepada wartawan, Dofiri mengatakan dirinya telah memerintahkan Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini, untuk mengusut kasus vandalisme di monumen yang berada di Titik Nol KM Yogya ini. Sebab, aksi tersebut dianggap meresahkan. "Pelakunya saya bilang ke Kapolresta (Yogyakarta) untuk diusut," ujar Dofiri di Hotel Royal Darmo Kota Yogyakarta, Rabu (20/2/2019). Agar kasus serupa tak terulang, lanjut Dofiri, pihaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersedia memasang CCTV di lokasi-lokasi strategis. Menurutnya, jika ada CCTV maka pengawasan aparat seperti di Monumen SU 1 Maret akan lebih maksimal. "Jadi kita juga kalau misalnya ada CCTV, masang (CCTV) seperti itu memudahkan kita. Paling tidak (peristiwa) terekam. Ini salah satu bentuk pengawasan, karena orang banyak," lanjutnya. Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini menambahkan, setelah ini pihaknya akan berupaya untuk menangkap pelaku. "Kita akan coba cari pelakunya. Tapi kita juga imbau lah, ada masyarakat supaya ikut mengawasi dan menemukan orangnya," ujarnya. Armaini menduga aksi vandalisme yang menyasar Relief Monumen SU 1 Maret 1949 merupakan bentuk kenakalan remaja. Meski demikian, lanjutnya, aksi vandalisme yang merusak fasilitas publik apapun alasannya tak bisa dibenarkan. "Intinya (aksi vandalisme) sebenernya itu pelanggaran, itu meresahkan masyarakat, enggak boleh itu. Ya kita akan coba lah patroli cari pelakunya siapa, kita tertibkan. Itu bisa masuk pasal pengrusakan," tandasnya. Sementara Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyayangkan adanya aksi vandalisme di Relief Monumen SU 1 Maret 1949. Padahal monumen yang berada di timur laut Titik Nol KM Yogyakarta ini sarat dengan nilai sejarah. "Sangat disayangkan, kita masih melihat beberapa perusakan fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Yogyakarta," ujar. Pascainsiden ini, Pemkot Yogyakarta akan mencoba berkoordinasi dengan pengelola Museum Benteng Vredeburg. Sebab, Pemkot tak memiliki kewenangan karena pengelolaan Monumen SU 1 Maret di bawah naungan Kemendikbud. "Kebetulan ini (monumen) serangan umumnya berada di wilayah Benteng Vredeburg ya. Benteng Vredeburg ini sebenarnya berada di bawah kepengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)," ujar politikus PAN Yogyakarta ini. "Sepertinya perlu ada koordinasi lebih lanjut. Karena lebih baik ada sesuatu koordinasi (antara Pemkot dengan pengelola museum) sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Karena di monumen ini semua orang bisa masuk," pungkas dia Kontak Perkasa | Dishub DKI Juga Larang Sepeda Listrik Migo Beroperasi di Jalan Lingkungan2/20/2019
Kontak Perkasa - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko meminta sepeda listrik Migo tidak dioperasikan di ruas jalan mana pun di Jakarta, termasuk di jalan-jalan lingkungan.
Sebab, kecepatan sepeda listrik itu cukup tinggi untuk beroperasi di jalan-jalan lingkungan. "Kita menyarankan untuk tidak digunakan. Sekarang kita bicara jalan lingkungan dengan kapasitas kecepatan yang relatif tinggi, setahu saya bisa sampai 60 (km/jam)," ujar Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Selain itu, sepeda listrik Migo tidak mengantongi sertifikasi uji tipe dari Kementerian Perhubungan dan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor kendaraan. Dishub DKI khawatir hal itu membahayakan penggunanya. "Kami mengimbau untuk tidak dioperasikan, semata-mata bukannya kita melarang mereka untuk beroperasi, tetapi juga kita mengingatkan terkait dengan aspek keselamatan penggunanya," kata Sigit. Ia pun meminta pihak manajemen perusahaan penyewa sepeda listrik Migo untuk melakukan uji tipe di Kemenhub. Uji tipe itu menjadi bekal manajemen untuk mengajukan pelat nomor kendaraan. Setelah sepeda listrik Migo memiliki pelat nomor, kata Sigit, Dishub DKI akan mengatur pola operasi sepeda listrik itu. "(TNKB) kan itu sebagai sesuatu aspek legal juga. Nanti kita lihat terkait dengan pola operasinya bagaimana," ucap Sigit. Polisi melarang sepeda listrik Migo berwarna kuning untuk beroperasi di ruas jalan DKI Jakarta. Larangan itu diberlakukan lantaran sepeda tersebut belum memenuhi uji layak operasi dan tidak memenuhi teknis kendaraan bermotor di jalan umum. Polisi akan menertibkan para pengendara sepeda listrik Migo yang masih nekat beroperasi di ruas jalan DKI Jakarta. Manajer Operasional Migo Jakarta Sukamdani menyebut, pihaknya telah melarang para pengguna Migo melintas di ruas jalan raya DKI Jakarta sekaligus mengimbau untuk melintas di jalan-jalan kecil yang aman dilalui sepeda. Kontak Perkasa - Diagnosa penyakit asma menggunakan Gas Chromatography (GC) membutuhkan biaya yang sangat mahal. Itu yang membuat Dr Ir Hari Agus Sujono MSc mengembangkan alat bernama Hidung Elektronik untuk mendeteksi asma lebih akurat dan dengan biaya terjangkau.
Penelitiannya tersebut ia tuangkan dalam disertasi doktoralnya di Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Menurut Hari, hingga saat ini pengembangan teknologi pemantauan medis dan metode diagnosa yang biasa digunakan masih didasarkan pada komposisi cairan pada manusia seperti darah dan urine. "Meskipun cara tersebut memiliki akurasi yang sangat tinggi serta biaya yang terjangkau, namun memerlukan waktu yang lama dan berbahaya bagi pasien dan petugas," kata pria yang juga memperoleh gelar sarjananya di ITS, Senin (18/2/2019). Kemudian metode diagnosa lain yang juga tengah berkembang yakni diagnosa udara pernapasan. Metode ini memanfaatkan sampel udara yang diambil dari pasien, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui perubahan konsentrasi senyawa tertentu. Diagnosa udara pernapasan membutuhkan Gas Chromatography (GC) untuk mendiskriminasi dan mengidentifikasi molekul-molekul yang ada dalam campuran gas. Namun sayangnya, biaya diagnosa dengan metode tersebut membutuhkan kocek yang terbilang besar, yakni mencapai puluhan juta rupiah. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Selain itu, proses pengambilan sampel dan pengujiannya juga terbilang rumit. Maka dari itu, di bawah bimbingan Dr Muhammad Rivai ST MT dan Prof Dr Muhammad Amin dr SpP(K), dosen tetap Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) itu mengusulkan alternatif lain yang lebih murah dan bersifat portabel, yakni Hidung Elektronik. "Dengan menggunakan deret sensor gas dan Support Vector Machine (SVM), sistem ini mampu bekerja dengan cepat dalam menirukan cara kerja manusia," kata Hari dalam siaran pers yang diterima detikcom melalui Humas ITS, Selasa (19/2/2019). Menurut Hari, Hidung Elektronik yang ia kembangkan dalam penelitian ini menggunakan tujuh buah sensor gas tipe Metal Oxide Semiconductor (MOS). Seperti sensor Karbondioksida (CO2), Karbon Monoksida (CO), Hidrogen (H2), NO, H2S, NH3 dan VOC. "Setiap sensor digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa di dalam udara pernapasan yang mengindikasikan adanya asma pada subjek," imbuhnya. Hidung Elektronik beroperasi dalam tiga tahap untuk menghasilkan keseluruhan respon sensor dengan total 150 detik. Hasil tersebut lebih cepat daripada diagnosa menggunakan GC yang memerlukan waktu beberapa hari. Selain itu, Hari juga menegaskan, Hidung Elektronik bisa menekan biaya diagnosa hingga 90 persen. Meski demikian, Hari menyadari jika alat yang ia kembangkan masih perlu dikembangkan. Terutama pada sensitivitas dan selektivitas dari sensor yang digunakan. Hari berharap alat yang ia kembangkan dapat dioptimalkan sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat. Memberikan informasi mengenai kondisi pasien yang menderita asma dengan lebih akurat dan biaya yang lebih terjangkau. Kontak Perkasa - Setelah molor bertahun-tahun karena proses pembebasan lahan, pengerjaan Waduk Kampung Rambutan kini dikebut.
Kepala Seksi Aliran Timur Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Andika Purnomo menyebut, pihaknya kini menambah jam kerja pada malam hari dari pukul 00.00 WIB hingga 06.00 WIB. "Kerja siang malam untuk mengejar progres sampai bulan Mei agar hasil lebih kelihatan. Jadi nanti bulan Mei selesai kami fokus di pembangunan strukturnya," ucapnya di Waduk Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019). Dengan tambahan waktu kerja ini, pekerja bisa mengangkut tanah lebih banyak, yakni tiga truk dalam satu malam. Akses pembuangan ke Jakarta Utara juga lebih cepat karena tidak macet. Jika dilakukan pada siang hari, hanya bisa satu truk yang diangkut. Apalagi untuk menembus ke Waduk Kampung Rambutan cukup sulit karena melewati permukiman padat penduduk. "Untuk akses dari tronton di lingkungan sini tidak bisa, sehingga sekarang kami bekerja sama dengan Dishub untuk meminjam akses Terminal Kampung Rambutan untuk loading dump truck ukuran besar," lanjut Andika. Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Untuk pengerjaan di lokasi waduk, saat ini disediakan lima unit ekskavator yang dipakai buat mengeruk. "Untuk tempat seluas ini sudah cukup ya ekskavatornya. Seharusnya ada 8, tetapi 3 sedang akan diperbaiki," ujarnya. Pembangunan waduk seluas 4,6 hektare ini ditargetkan selesai pada Mei 2019. Andika menargetkan, struktur atau bentuk waduk sudah mulai terlihat pada Mei nanti. "Target saya seluruh kelengkapan bulan Mei ini selesai. Tapi, untuk struktur waduk akan dilakukan oleh penyedia jasa di tahun ini juga," ujarnya. Setelah waduk terbentuk, pihaknya akan membangun tanggul penahan berbentuk turap dari batu kali. Ia menyebut, pembangunan ini berkonsep naturalisasi. "Nanti ada tanggul dan program dari Pak Gub, yaitu naturalisasi di mana itu didesain bukan menggunakan struktur beton. Nantinya fondasi tetap pakai beton, tapi ke atasnya kami pakai batu kali, konblok agar nanti di sana bisa tumbuh biota-biota yang tadinya tidak ada akan kembali muncul," kata dia Kontak Perkasa - Pembangunan proyek LRT Jabodebek saat ini sudah mencapai 58%. Capaian 58% tersebut merupakan rata-rata dari beberapa rute.
"Progres saat ini 58%," kata Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto dalam acara Media Workshop Adhi Karya di Grandhika Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019). Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata menjelaskan progres masing-masing rute LRT Jabodebek. Untuk rute Cawang-Cibubur pembangunannya sudah mencapai 78% kemudian Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 46% dan Cawang-Bekasi Timur 52% dengan total panjang proyek 44 kilometer (km). Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik "Cawang-Cibubur 78,455%, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 46,135% dan Cawang-Bekasi Timur 52%," ujar Pundjung. Budi juga mengatakan bahwa masih ditemui kendala pembebasan tanah untuk depo di Bekasi Timur, pasalnya pengoperasian LRT Jabodebek tidak bisa dilakukan tanpa depo. Pembebasan lahan depo LRT Jabodebek di Bekasi Timur ditargetkan selesai Maret dan bisa mulai dibangun April. "Mudah-mudahan Maret selesai, April konstruksi di depo ini 10 hektar. 5 Hektar lahan negara ditempati masyarakat dan 5 hektar milik publik," tutur Budi. |
About Us
Archives
February 2022
|