PT Kontak Perkasa Futures - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, para menteri gotong royong untuk menyelamatkan lahan sawah dari perubahan fungsi.
Hari ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan perwakilan sejumlah kementerian pun rapat bersama membahas pengendalian lahan sawah. "Rapatnya tentang implementasi atau mempersiapkan tindak lanjut dari perpres tentang penyelamatan lahan sawah," kata Sofyan Djalil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Dalam perpres tersebut, Jokowi memerintahkan para menteri untuk melakukan upaya-upaya pengendalian lahan sawah. "Perpres sudah keluar dari bulan lalu, memerintahkan sekian menteri untuk mengambil tindakan dalam rangka pengendalian lahan sawah," ujarnya. Ada beberapa langkah yang diambil guna menyelamatkan lahan sawah agar tak tergerus. Langkah pertama adalah pemeriksaan peta. Itu karena sawah baru bisa diselamatkan jika peta yang tersedia bagus. Langkah kedua terkait tata ruang. Pemerintah akan membuat data spasial untuk mengetahui di mana sawah yang akan diselamatkan. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Kemudian masalah insentif, karena akan kita kunci tanah orang tidak boleh dialihkan. Kemudian, tentang bagaimana persaingan antara tanaman pangan dan industri, harus ada rule based. Tapi ini baru rapat pertama untuk melaksanakan perpres," ujarnya. Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada rapat berikutnya. Kata dia seluruh menteri dan kementerian diminta untuk membahas masalah tersebut. "Nanti akan dibahas di rapat berikutnya. Semua menteri dan kementerian diminta bahas," tambahnya. PT KP-Press - DKI Jakarta tengah menghadapi persoalan penurunan permukaan tanah. Ternyata ibu kota tidak sendiri, ada kota-kota lainnya yang juga tengah menghadapi permasalahan yang sama.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar mengatakan, selain Jakarta ada kota-kota besar lainnya yang mengalami penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Kondisi itu diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan. "Di luar Jakarta ada. Di kota-kota besar umumnya terjadi ekstraksi air tanah," dalam acara Media Gathering 'Selamatkan Air Tanah Jakarta, Sekarang atau Tunggu Jakarta Tenggelam di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Rudy menjabarkan, kota-kota besar yang mengalami land subsidence cukup parah di antaranya Semarang, Surabaya dan Denpasar. Ketiga kota itu merupakan kota besar yang penduduknya juga cukup banyak. "Ekstraksi air tanah berlebih seperti di Surabaya, Semarang itu land subsidence sudah terjadi. Di Tawang itu jalanannya ada tapi perumahannya sudah di bawah. Di Denpasar ekstraksinya juga sudah cukup besar," tambahnya. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku dunia usaha diharapkan mulai sadar untuk mengurangi penggunaan air dari dalam tanah. Sebab hal itu membuat kandungan air di pori-pori tanah berkurang yang kemudian membuat permukaan tanah turun. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Pihaknya pun menghimbau agar seluruh masyarakat Jakarta memanfaatkan air permukaan tanah seperti sungai dan waduk yang diolah oleh PDAM. Namun untuk itu juga diperlukan kesadaran untuk menjaga kebersihan sumber air permukaan itu. "Tentunya perlu higienitas air permukaan. Jadi harus jaga air sungai agar tidak membuang sampah sembarangan," tambahnya. Selain itu, lanjut Rudy, di Indonesia masih belum ada upaya pemanfaatan air laut untuk kebutuhan air baku. Padahal jika dilakukan bisa mengurangi pengunaan air dari dalam tanah. "Intinya air tanah air yang terbatas, jangan sembarangan penggunaannya," tegasnya. PT KP-Press - Cristiano Ronaldo memang senang bisa mencatatkan rekor 700 gol sepanjang kariernya. Namun, Ronaldo menegaskan tak pernah menargetkan untuk mencapai hal tersebut.
Portugal takluk 1-2 saat bertandang ke markas Ukraina, NSC OLimpiyskiy pada laga Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2020, Selasa (15/10/2019) dini hari WIB. Dua gol tuan rumah diciptakan oleh Roman Yaremchuk dan Andriy Yormalenko di babak pertama. Selecao das Aquinas hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui penalti Ronaldo. Gol tersebut meski gagal menyelamatkan Portugal dari kekalahan namun cukup berarti bagi CR7. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Pasalnya satu gol itu membuat Ronaldo kini tercatat telah mengoleksi 700 gol sepanjang kariernya. Usai laga, kapten timnas Portugal ini merasakan hal yang campur aduk. Ia kecewa karena gagal membawa Portugal meraih poin atas Ukraina. Namun di sisi lain, pemain 35 tahun ini senang karena bisa membuat catatan 700 gol. Ronaldo juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya untuk mencapai torehan tersebut. "Tidak sembarang pemain dapat mencapai catatan ini. Terima kasih kepada rekan setim, kolega, dan pelatih saya yang telah membantu saya menjadi pemain seperti saat ini," jelas Ronaldo dikutip dari Sportskeeda. "Saya kecewa kami tidak menang, tetapi bangga dengan tim ini," sambungnya. Terkait rekor pribadinya tersebut, Ronaldo mengaku tak pernah menargetkan untuk mencapai catatan. Pemain Juventus tersebut mengungkapkan rekor ini datang dengan sendirinya karena performa apik di lapangan. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Berapa banyak catatan yang saya miliki? Saya tidak tahu. Saya harus menikmati momen ini dan berterima kasih kepada mereka yang membantu saya mencapai rekor yang mengesankan ini," ungkap Ronaldo. "Terakhir kali saya bermain di sini saya memenangi Liga Champions. Itu momen yang indah di masa lalu. Hari ini kami bermain bagus tetapi tidak bisa menang." "Rekor tersebut datang secara alami. Saya tak pernah berusaha mengejarnya, mereka yang mengejar saya. Saya tak terobsesi dengan hal itu. Semuanya terjadi alami dengan sendirinya," demikian Ronaldo. PT Kontak Perkasa Futures - Sebagai seorang muslim,Hazza Al Mansouri punya kewajiban untuk menunaikan ibadah salat lima waktu. Hazza merupakan astronot Arab yang baru-baru ini kembali ke Bumi setelah bertugas di luar angkasa.
"Sebagai seorang pilot profesional, saya terbiasa berdoa sambil terbang dengan kecepatan tinggi," ucapastronaut asal Uni Emirat Arab ini dikutip dari Gulnews, Senin (14/10/2019). Lantas, bagaimana ia mengerjakan saat bertugas jadi astronot di luar angkasa? Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Saat berada di luar angkasa, tepatnya di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), Hazza akan mengorbit Bumi setiap 90 menit. Itu artinya, dia akan menyaksikan 16 kali Matahari terbenam dan Matahari terbit setiap harinya. Terkait hal tersebut, Dubai Islamic Affairs telah memiliki solusi terkait dilema yang dirasakan Hazza. Tentunya solusi tersebut disampaikan sebelum Hazza mengangkasa. Mereka merekomendasikan Hazza untuk menyesuaikan waktu salat di Mekkah, Arab Saudi. Hal itu dikarenakan Mekkah sebagai kiblat umat Muslim saat beribadah. Saat akan menunaikan salat, ia dianjurkan untuk menghadap ke Bumi. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Selain itu, Dubai Islamic Affairs menganjurkan Hazza untuk mengikuti panduan ibadah yang ada di dalam booklet. Meski di luar angkasa, Hazza tidak terlepas menjalankan ibadah salat maupun puasa, sebab itu merupakan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Dalam sebuah wawancara dengan Dubai TV yang menanyakan, "Apa yang Hazza ucapkan sebelum meluncur ke luar angkasa?". Ia mengatakan bahwa dirinya mempercayakan segalanya kepada Tuhan. "Kami berserah diri kepada Allah Yang Maha Kuasa"," ucapnya. PT Kontak Perkasa Futures - Bank Dunia menilai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Timur dan Pasifik bakal menghambat upaya penurunan tingkat kemiskinan.
Per April 2019, Bank Dunia memperkirakan hampir seperempat atau 7 juta lebih penduduk di negara berkembang pada kawasan Asia Timur dan Pasifik hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan sebesar US$5,5 per hari. "Ketika pertumbuhan (ekonomi) melambat, demikian juga tingkat penurunan kemiskinan," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam laporan East Asia and Pasific Economic Update Oktober 2019 Weathering Growing Risk, dikutip Kamis (10/10). Bank Dunia memperkirakan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik meningkat. Berdasarkan prediksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik bakal melambat dari 6,3 persen di 2018 menjadi 5,8 persen di 2019. BAca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Kemudian menjadi 5,7 persen di 2020 dan 5,6 persen di 2021," katanya. Ia merinci terdapat empat faktor yang mengerek risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Timur dan Pasifik. Pertama, tensi perang dagang yang tak kunjung reda antara AS-China menekan perdagangan global dan meningkatkan ketidakpastian. Kondisi itu membebani pertumbuhan investasi di kawasan tersebut. Kedua, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari perkiraan di China, Amerika Serikat, dan negara-negara di Uni Eropa. Sebut saja, pertumbuhan ekonomi China pada kuartal kedua 2019 hanya mencapai 6,2 persen, terendah sejak 27 tahun terakhir. Lesunya pertumbuhan dari negara dengan ekonomi besar tersebut dikhawatirkan menurunkan permintaan yang berasal dari negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik. Perlambatan yang tajam dan simultan juga berpotensi menurunkan harga komoditas sehingga makin membebani negara berkembang yang merupakan eksportir komoditas. Ketiga, kawasan Asia Timur dan Pasifik masih tergolong rentan terhadap perubahan keuangan global. Isu perang dagang, konflik geopolitik, hingga ancaman resesi ekonomi belum diantisipasi oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hal itu mengakibatkan volatilitas di pasar keuangan. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Keempat, beberapa negara di kawasan itu memiliki tingkat utang yang tinggi dan terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, negara-negara tersebut memiliki keterbatasan pada kebijakan fiskal dan moneter yang justru dibutuhkan dalam mengurangi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi risiko perlambatan ekonomi, Bank Dunia merekomendasikan bagi negara-negara yang memiliki ruang kebijakan fiskal dan moneter yang cukup memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. "Negara-negara di kawasan ini juga bisa mengurangi risiko perlambatan ekonomi dengan mempertahankan perdagangan terbuka," imbuhnya. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik PT Kontak Perkasa Futures - Dalam sebuah unggahan di Instagram, penyanyi Ashanty menyebut dirinya mengidap penyakit autoimun. Berbagai keluhan seperti mudah cemas seperti dialaminya selama ini, menurutnya adalah salah satu gejalanya.
Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Dikutip dari Healthline, penyakit autoimun adalah kondisi yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh (imun) menyerang tubuh sendiri. Organ yang terdampak bisa sangat beragam, mulai dari persendian hingga otot. Diperkirakan ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Lupus, psoriasis, rheumatoid arthitis, hingga multiple sclerosis, termasuk di antaranya. Ashanty tidak menyebut dengan detail termasuk jenis yang manakah penyakit autoimun yang diidapnya. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Tidak diketahui pasti kenapa sistem imun bisa menyerang tubuh sendiri. Yang pasti, sebuah penelitan tahun 2014 menyimpulkan bahwa perempuan 2 kali lebih rentan mengalaminya dibanding laki-laki. Tidak ada pengobatan yang secara spesifik bisa menyembuhkan penyakit autoimun. Namun reaksi berlebihan dari sistem imun bisa dikontrol dengan obat-obatan. PT Kontak Perkasa Futures - Sebuah cerita menunjukkan modus montir nakal yang terjadi di wilayah Puncak, Bogor, beredar viral. Cerita dan foto tersebut diunggah oleh akun facebook bernama Enk - Enk.
Saat dilihat detikcom, kisah montir nakal itu sudah dibagikan sebanyak 11.479 kali sejak ditayangkan pada 6 Oktober 2019. Dalam captionnya, akun Enk Enk hendak pulang ke Jakarta melalui jalur Puncak. Ia mengaku awalnya kejadian tersebut terjadi di PLN Cisarua. Mobil yang dikendarainya tercium bau hangus. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas "Baru sampe tengah perjalanan tepatnya depan PLN cisarua bau hangus menyengat dari dalam mesin, keluar asap tebal seperti mobil mau kebakar kayaknya pirodo kopling hangus kebakar," tulisnya. "Akhirnya berhenti dulu mau ngecek mesin, kap mobil dibuka asap ngepul kayak kebakaran, hati kacau balau padahal bawa Inova tahun muda," sambungnya. Tiba-tiba datang montir yang langsung mengatakan kopling mobilnya hangus terbakar. Namun ia mengatakan ini merupakan modus dari bengkel dan montir nakal. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik "Komplotan ini banyak beroperasi di sana, modusnya menyemprot oli bekas ke rem mobil mungkin di campur belerang biar tambah ngasep terus beberapa orang ngikutin mobil mangsa yang udah di semprot tadi make motor sampe ngepul asap karena panasnya piringan cakram karena ngerem melulu, terus begitu mobil parkir ke bahu jalan mereka datang dengan pura-pura jadi montir jalanan, mo nolongin," ungkapnya. Di dalam tulisan tersebut ia juga membagikan beberapa foto pelek dan body mobilnya yang diduga terkena cipratan dari oli yang disemprot dari montir nakal tersebut. "Kalo di ladenin mereka bakal ngacak2 mesin ganti inilah ganti itulah dengan biaya dandan jutaan padahal mobil ngak rusak tapi dengan tekhnik ini mereka bikin modus mobil kita seolah2 rusak," ungkapnya. PT Kp press - Enskripsi atau penyandian end to end di WhatsApp adalah perlindungan privasi, di mana hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca sebuah pesan. Benteng perlindungan tersebut belakangan diusik oleh penegak hukum di negara-negara superpower.
Pejabat Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah meminta agar penegak hukum bisa mengakses pesan ketika menginvestigasi teroris, pelaku pelecehan anak-anak, dan kriminal lainnya. Departemen Kehakiman AS sudah lama tidak setuju dengan penyandian pesan karena dianggap menyulitkan pihaknya melawan kaum kriminal. FBI pernah meminta agar Apple membuka pesan iPhone milik tersangka pembunuhan massal di California, yang tidak dikabulkan oleh Apple. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Kini, Facebook jadi sasaran. Facebook seperti disebutkan telah menyediakan enskripsi pada WhatsApp dan rencananya akan memberikannya ke Messenger dan Instagram. Ini yang ditentang penegak hukum di AS dan sekutunya. Bahkan tak menutup kemungkinan penyandian di WhatsApp diminta dilucuti karena otoritas meminta ada akses backdoor bagi mereka kala menginvestigasi sebuah kejahatan. Jika Facebook ngeyel, maka masyarakat umum yang bisa kena akibatnya. "Perusahaan tak seharusnya mendesain sistem untuk menghindari akses pada konten, mencegah investigasi kriminalitas yang paling serius. Ini mengakibatkan warga terpapar risiko dengan menurunkan kemampuan perusahaan mendeteksi dan merespons konten ilegal," tulis Jaksa Umum Amerika Serikat, William Barr dalam suratnya bersama pejabat Inggris dan Australia. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik PT Kontak Perkasa Futures - Keberadaan buzzer pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di media sosial menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pihak Istana Kepresidenan pun sampai-sampai ikut berkomentar.
Kegaduhan yang diciptakan buzzer pendukung Jokowi terjadi setelah Presiden menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Para buzzer mati-matian membela kebijakan Jokowi yang tidak populer karena dianggap melemahkan KPK itu. Sebagian buzzer bahkan menuding ada kelompok Taliban di KPK. Misalnya akun @Billray2019 yang menyatakan "Jokowi Tidak Membunuh KPK. Selamat tinggal taliban di KPK. Kalian kalah lagi, kalian kalah lagi." Pernyataan tersebut diunggah pada 13 September pukul 10.03 WIB. "Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu," ujar analis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi. Selain itu, ada juga buzzer yang menggiring opini pro-revisi UU KPK dengan model giveaway. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Buzzer tersebut menciptakan opini publik di media sosial, khususnya Twitter, dengan memberikan ganjaran voucher berupa pulsa hingga saldo elektronik, seperti OVO dan Go-Pay sebanyak Rp 50.000 kepada dua warganet terpilih dengan membalas dan me-retweet kicauannya sebanyak-banyaknya. "Jadi yang penting adalah tagarnya. Ketika tagar itu masuk dan jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi alat atau tools mereka untuk memanipulasi publik," papar Ismail. Unjuk rasa Keriuhan berlanjut saat mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang salah satunya untuk menolak revisi UU KPK. Para buzzer mencoba mendelegitimasi gerakan itu melalui berbagai unggahan. Bahkan ada sejumlah kicauan yang mengarah pada disinformasi. Akun @Dennysiregar7, misalnya, berkicau soal ambulans yang merawat korban kerusuhan setelah aksi unjuk rasa berujung ricuh pada 26 September 2019. Saat itu Denny mencuit, "Hasil pantuan malam ini..Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta," tulis Denny sambil mengunggah sebuah video. Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Namun, di video tak terlihat bahwa ambulans itu membawa batu. Belakangan akun NTMC Polda Metro Jaya juga mengunggah video serupa, tetapi menghapusnya beberapa menit setelah diunggah. Namun, di video tak terlihat bahwa ambulans itu membawa batu. Belakangan akun NTMC Polda Metro Jaya juga mengunggah video serupa, tetapi menghapusnya beberapa menit setelah diunggah. Selain soal polemik batu di ambulans, ada juga tangkapan layar chat pelajar SMK (STM). Tangkapan layar yang diunggah sejumlah akun pendukung Jokowi itu menunjukkan sebuah grup WhatsApp di mana anak-anak STM mengeluhkan kondisi mereka yang mengikuti demo, tetapi tidak mendapat bayaran. Kendati demikian, warganet yang mengecek nomor di grup tersebut dengan aplikasi Get Contact dan True Caller justru menemukan fakta lain. Warganet menduga nomor-nomor yang seolah mengatasnamakan anak STM itu justru adalah nomor polisi. Namun, kepolisian membantah ada oknum polisi terlibat merekayasa percakapan anak STM ini. Istana angkat bicara Riuh para buzzer membuat pihak Istana Kepresidenan angkat bicara. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial tidak dikomando. Menurut Moeldoko, para buzzer pembela pemerintah itu merupakan para relawan dan pendukung fanatik Presiden Jokowi saat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. "Kan ini kan, yang mainnya dulu relawan sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Jadi masing-masing punya inisiatif," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019). Moeldoko pun membantah jika Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya justru dituding mengomandoi para buzzer pendukung Jokowi. Menurut dia, itu hanya isu yang tidak berdasar. "Oh tidak, tidak sama sekali. Kami, justru kami KSP itu mengimbau, 'Sudah kita jangan lagi seperti itu'," kata Moeldoko. Moeldoko pun sependapat jika para buzzer di media sosial perlu ditertibkan. Namun hal ini berlaku ke semua pihak bukan hanya untuk buzzer pemerintah. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Mantan panglima TNI ini menilai para pendengung tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat. " Buzzer-buzzer itu harus ditinggalkanlah. Pemilu juga sudah selesai. (Gunakan) Bahasa-bahasa persaudaraan, kritik, sih, kritik tapi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang enggak enak juga didengar," ucapnya. Moeldoko melihat justru saat ini, para buzzer pendukung Jokowi justru melakukan cara-cara yang bisa merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Ia pun meminta buzzer-buzzer Presiden Jokowi di sosial media untuk tidak terus-menerus menyuarakan hal-hal yang justru bersifat destruktif. "Dalam situasi ini relatif sudah enggak perlu lagi buzzer-buzzeran. Yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif," kata Moeldoko. PT Kontak Perkasa Futures - Pemerintah tidak akan menerbitkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai akhir pemerintahan Kabinet Kerja pada pertengahan Oktober 2019.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan kajian dan pembahasan revisi bahkan sudah tidak dilakukan. Sebelumnya, Hanif sempat mengaku bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai masukan dari pengusaha dan serikat buruh terkait revisi UU Ketenagakerjaan. Ia membuka ruang revisi aturan tersebut demi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan. Namun, sikap itu kini berubah. Saat ini, Hanif juga menyatakan bahwa pemerintah tidak sedang membahas revisi UU Ketenagakerjaan. Bahkan, di masa-masa akhir pemerintah Kabinet Kerja. "Intinya terkait UU Ketenagakerjaan, saya sampaikan tidak ada, prosesnya belum ada, draft-nya (rancangan revisi) belum ada, konsepnya belum ada," ucap Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10). Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik Kendati begitu, ia membenarkan bila pemerintah sempat meminta masukan dari pihak pengusaha dan serikat buruh. "Mereka sudah sepakati soal revisi UU Ketenagakerjaan, tapi sampai hari ini prosesnya belum ada. Kalau ada buruh usul ini, pengusaha usul ini, ya itu nanti pasti akan dikaji," terangnya. Lebih lanjut, ia enggan memastikan bahwa pemerintah akan menjadikan revisi UU Ketenagakerjaan sebagai prioritas ke depan. Meski demikian, UU Ketenagakerjaan menyangkut banyak pihak di industri. "Ya Indonesia ini banyak hal yang prioritas. Ya lihat nanti saja," imbuhnya. Di sisi lain, ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebelum akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja. Sekalipun, revisi PP 78 terus didesak oleh kalangan pengusaha maupun buruh. "Belum, masih proses panjang. Ya tuntutan bisa dipahami. Tapi biar matang, win-win untuk semua, meski win-win tidak semua happy. Memang kami tidak bisa buat semua orang happy," tuturnya. Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas Padahal, seperti halnya revisi UU Ketenagakerjaan, Hanif sebelumnya telah menyatakan bakal mengkaji revisi PP Pengupahan. Bahkan, ia pernah mengatakan tengah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian lain terkait revisi aturan tersebut. Sebelumnya, puluhan ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa alias demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta pada Rabu (2/10) kemarin. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan aksi demo diselenggarakan untuk menyuarakan beberapa keberatan kalangan buruh terhadap kebijakan pemerintah. Mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, rencana revisi Peraturan Pemerintah (Perppu) tentang Pengupahan, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani ingin pemerintah mengkaji ulang PP Pengupahan dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Ia mengaku tak khawatir jika memang ada tambahan indikator dalam menentukan besaran kenaikan gaji sesuai permintaan kaum buruh. "Lihat nanti, pasti kan ada dasarnya. Misalnya buruh minta naik Rp10 juta, ya itu pasti harus ada dasarnya pasti dilihat lagi didiskusikan lagi," pungkas Hariyadi. |
About Us
Archives
February 2022
|